5 Permintaan Jokowi: Evaluasi Daerah PSBB hingga Data Bansos Transparan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar daerah-daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menekan penyebaran virus Corona Covid-19 memiliki target yang jelas dan terukur. Misalnya, berapa jumlah tes polymerase chain reaction (PCR) yang dilakukan.

"Setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur, ada targetnya. Misalnya, ada berapa jumlah pengujian sampel yang sudah dilakukan. Tes PCR yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah di-tracing. Setiap hari betul-betul ini harus dikerjakan," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Senin, 4 Mei 2020.

Jokowi juga meminta agar isolasi kepada orang terkait virus Corona dievaluasi. Pasalnya, dia melihat ada pasien positif virus Corona bisa lari dari rumah sakit.

"Kemudian apakah isolasi yang ketat juga sudah dilakukan? Karena saya melihat yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit. Yang PDP masih beraktivitas ke sana kemari," katanya.

"Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula yang memiliki riwayat penyakit, komorbid, sudah diproteksi betul," imbuh Jokowi.

Jokowi juga meminta agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus Corona Covid-19 dievaluasi. Dia meminta agar pelaksanaan PSBB tidak terlalu berlebihan namun juga tak kendor.

"Saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor," papar Jokowi.

Jokowi ingin PSBB betul-betul diterapkan secara ketat sehingga dapat mengurangi penyebaran virus Corona. Pasalnya, kata dia, saat ini sudah ada 4 provinsi dan 22 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB.

Untuk itu, evaluasi tersebut dinilai penting agar ke depannya penerapan PSBB dapat berjalan efektif. Khususnya, bagi daerah-daerah yang memasuki PSBB tahap II.

"Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, pandemi virus Corona Covid-19 harus segera diatasi. Sebab itu dia meminta agar selalu memonitoring beberapa cluster agar tidak terjadi penyebaran. Mulai dari klaster pekerja migran, jamaah tablig, goa, hingga industri.

Seperti saat ini dia mendapatkan laporan terdapat 89 ribu para pekerja imigran sudah kembali ke Indonesia ditambah 16 ribu yang akan datang.

Jokowi pun meminta agar hal tersebut dikawal dan dilakukan pengecekan secara ketat.

"Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia laporan yang saya terima sudah 89 ribu yang sudah kembali dan mungkin akan bertambah 16 ribu ini perlu ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua," kata Jokowi.

Jokowi meminta para menteri memastikan agar industri strategis yang diizinkan beroperasi saat masa pandemi virus Corona Covid-19 menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Hal ini agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menekan penyebaran virus Corona dapat berjalan efektif.

"Harus dicek di lapangan mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak," ucap Jokowi.

Dia juga meminta jajarannya mengawasi industri mana saja yang diperbolehkan beroperasi saat PSBB. Pasalnya, hanya ada delapan sektor strategis yang mendapat izin pemerintah tetap beroperasi.

"Yang lain juga klaster industri. Kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana," ujar Jokowi.

Adapun sektor strategis yang diperbolehkan pemerintah tetap beroperasi saat PSBB yakni, kesehatan, pangan, energi, keuangan dan perbankan, layanan komunikasi dan media komunikasi. Kemudian, sektor ritel, logistik dan distribusi barang, serta industri strategis.

Jokowi pun meminta agar data penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 dibuka secara transparan.

Dia tak mau ada kecurigaan di lapangan terkait bansos untuk warga terdampak virus Corona.

"Saya juga minta agar data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat kriterianya apa, jenis bantuannya apa. Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera membuat koreksi di lapangan," kata Jokowi.

Dia meminta agar bansos sudah tersalurkan kepada masyarakat terdampak Corona pada pekan ini. Jokowi ingin agar bansos tersebut dapat cepat sampai ke keluarga yang membutuhkan. "Tadi sudah saya sampaikan persoalan timing betul-betul harus di-manage dengan baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah dan dari desa," jelas Jokowi.

Jokowi memerintahkan Menteri Sosial Juliari Batubara serta pemerintah daerah mengawasi penyaluran bansos agar dapat tepat sasaran. Menurut dia, harus ada solusi agar warga miskin yang membutuhkan dapat menerima bansos.

"Saya minta Mensos juga gubernur, bupati, walikota, camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir. Saya juga minta diberi fleksibilitas kepada daerah agar warga miskin yang belum dapat segera dicari solusinya," tegas Jokowi.