Sukses

Sebanyak 899 Perusahaan di Jakarta Langgar PSBB, 153 Ditutup Sementara

Dia juga menyebut ada ratusan perusahaan yang belum melaksanakan protokol kesehatan secara menyeluruh sehingga diberikan peringatan.

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta mencatat terdapat 899 perusahaan telah melakukan pelanggaran terkait aturan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menyatakan, data tersebut terhitung sejak 14 April-5 Mei 2020.

Dia juga menyebut ada ratusan perusahaan yang belum melaksanakan protokol kesehatan secara menyeluruh sehingga diberikan peringatan.

"Ada 153 perusahaan/tempat kerja yang tidak dikecualikan (harus tutup) namun tetap melakukan kegiatan usahanya telah dilakukan penghentian sementara kegiatannya," kata Andri saat dihubungi, Rabu (6/5/2020).

Kata dia, jumlah tersebut tersebar di Jakarta Pusat sebanyak 31 perusahaan, Jakarta Barat ada 38 perusahaan, kemudian 27 perusahaan di Jakarta Utara, 17 perusahaan di Jakarta Timur, dan 40 perusahaan di Jakarta Selatan.

Lalu ada pula ada sebanyak 546 perusahaan termasuk jenis usaha yang dibolehkan beroperasi selama PSBB yang mendapatkan peringatan. Sebab perusahaan itu tidak melaksanakan seluruh protokol kesehatan pencegahan virus corona atau Covid-19.

Perusahaan tersebut tersebar di lima kota administrasi dan satu kabupaten di Jakarta.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

PSBB Akan Lebih Keras

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun memutuskan untuk memperpanjang kebijakan ini. PSBB jilid II Jakarta berlangsung hingga 22 Mei 2020 mendatang. Hampir sebulan ke depan, Jakarta akan lebih keras memberlakukan PSBB.

"Berdasarkan pandangan beberapa ahli kesehatan dan Dinas Kesehatan, kami memutuskan perpanjangan pelaksanaan PSBB selama 28 hari mulai 24 April sampai 22 Mei 2020," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2020).

Anies meminta warga Jakarta mematuhi pelaksanaan PSBB jilid II ini. Sebab dalam masa perpanjangan PSBB aparat pemerintah di lapangan akan menerapkan penegakan hukum.