Ketika Menteri Jokowi Menegur Gubernur Anies Terkait Data Penerima Bansos

Setali tiga uang, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara juga mengakui ada yang salah dengan data Pemprov DKI. Menurut dia, polemik bansos di Ibu Kota disebabkan oleh data kedaluarsa penerima yang diberikan oleh Anies.

"Yang sekarang kita gunakan data penerima bansos diberikan oleh Gubernur DKI (Anies). Tapi ternyata data lama, sebab penerimanya banyak yang sama dengan data penerima bantuan sembako dari Pemprov DKI," kata Juliari.

Menyikapi hal tersebut pihaknya segera berkoordinasi dengan orang nomor satu di wilayah DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan data penerima bansos. Kemudian, Juliari berujar dalam waktu dekat Gubernur Anies menjanjikan akan memberikan data revisi agar penerima manfaat bansos sesuai fitrahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengkritisi data Anies. Menurutnya saat ini Pemprov DKI tak punya anggaran untuk memberikan bansos.

Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta di awal mengaku sangggup berbagi dana dengan pemerintah pusat untuk memberikan bansos kepada seluruh warga. Namun, hal tersebut tak terwujud karena Pemprov DKI Jakarta kekurangan dana.

"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga," ujar Sri Mulyani.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," sambungnya.

Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah melihat kembali cara-cara penyaluran bansos termasuk penyaluran sembako agar tepat sasaran sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

"Bantuan sembako ini butuh beberapa dalam pelaksanaannya, apakah bisa tercapai cepat dan tepat, adalah butuh persiapan. Untuk PKH kita ada by name by addres. Untuk kartu sembako by name by address menggunakan data terpadu di Kemensos," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah menyatakan pihaknya sudah melaksanakan penyaluran bansos terhadap masyarakat terdampak Covid-19 periode 9 April sampai 25 April.

Diketahui, target distribusi sesuai rencana awal yakni 1,2 juta, namun saat dimutakhirkan di lapangan hasilnya kurang dari itu karena sejumlah pemutakhiran.

"Kita kemarin sih rencana awal kan 1,2 juta, dan yang sudah kita distribusikan 1,163 juta sekian, itu penerima tahap pertama" kata Irmansyah saat rapat bersama DPRD DKI, Rabu (6/5/2020).

Pemutakhiran data, lanjut Irmansyah, terus dilakukan Pemprov DKI. Salah satunya dengan mendata langsung melalui sumber RW setempat. Hal ini demi menjangkau penyaluran tepat sasaran kepada mereka yang butuh.

Sementara itu, Wakil Ketua II Tim Gugus Covid DKI Jakarta, Catur Laswanto mengatakan, ada tambahan data penerima bansos tahap kedua.

"Hari ini baru saja kita bersurat kepada Kemensos untuk menyampaikan data yang 2 juta (calon penerima bansos). Belum ada jawaban resmi," kata Catur saat rapat di Gedung DRPD DKI Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Dia mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan data yang telah dilakukan oleh ketua RW setempat. Oleh karena itu, dia mengharapkan, Kemensos dapat menerima pengajuan data penerima bansos di Jakarta.

"Saya katakan dalam posisi sekarang data masih di-cleansing apalagi teknis pembagiannya belum bisa saya sampaikan," ucap Catur.