Menko Muhadjir Sebut Data Bansos Bermasalah Tak Hanya di DKI

Liputan6.com, Jakarta -p Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengakui, ada masalah soal data dalam pemberian bantuan sosial (bansos). Salah satunya di DKI Jakarta.

Dia menuturkan, sinkronisasi data yang ada DKI lah akar masalahnya.

"Kalau akurasi, sebagian besar sudah akurat. Tetapi belum sinkron, sehingga masih ada yang tumpang tindih. Mestinya sudah ada pemisahan mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bansos dari Pemda DKI, dan mana yang dari Banpres Kemensos," kata Muhadjir kepada Liputan6.com, Kamis (7/5/2020).

Meski demikian, dia mengatakan data bansos yang bermasalah tidak hanya terjadi di DKI. Masih ada beberapa kabupaten/kota bahkan belum memasukan data ke Kemensos.

"Soal data ini tidak hanya terjadi di DKI. Hingga tanggal 6 Mei masih ada 13 kabupaten/kota yang sama sekali belum meng-input data ke SIKS-NG Kemensos. Ada 120 kabupaten/kota masih proses dan yang sudah masuk 100 persen data ada 371 Kabupaten/Kota (72 %)," tutur Muhadjir.

Awalnya, Gubernur DKI Anies Baswedan meminta pemerintah pusat untuk memberikan bansos kepada warga yang belum ter-cover oleh pemprov. Oleh karena itu, seharusnya, penerima bansos dari pemprov tak lagi menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Saksikan video pilihan di bawah ini: