Kemendes Minta Penerima Bansos Diumumkan di Balai Desa Agar Transparan

FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan — Pekerja mengemas paket bansos di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi mengaku sudah membuat seruan agar para Kepala Desa dan perangkat lainnya bisa terbuka dalam menyebarkan informasi mengenai para penerima bantuan sosial akibat pandemi Corona atau Covid-19 ini.

Dia menuturkan, perangkat desa bisa memanfaatkan balai desa untuk mengumumkan siapa saja penerima bansos. Sehingga, bansos tersebut bisa tepat sasaran.

"Saya sudah membuat seruan agar Kepala Desa, perangkat desa, Badan Musyawarah Desa, memutuskan agar semua penerima bantuan langsung tunai dana desa, bantuan PKH, bantuan non tunai dan bantuan sosial itu mengumumkan atau menempelkan informasinya di balai desa. Sehingga masyarakat bisa tahu, oh ini si A dapat, si B dapat, si C dapat," kata Budiari, Kamis (7/5/2020).

Menurut dia, dengan cara seperti itu, semua pihak memegang peranan di masa pandemi.

"Di sini krisis ini, solidaritas sosial kita diuji, kegotong royongan kita diuji, kepedulian sosial kita diuji," pungkasnya.

2 dari 2 halaman

Bermasalah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengakui, ada masalah soal data dalam pemberian bantuan sosial bansos. Salah satunya di DKI Jakarta.

Dia menuturkan, sinkronisasi data yang ada DKI lah akar masalahnya.

"Kalau akurasi, sebagian besar sudah akurat. Tetapi belum sinkron, sehingga masih ada yang tumpang tindih. Mestinya sudah ada pemisahan mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bansos dari Pemda DKI, dan mana yang dari Banpres Kemensos," kata Muhadjir kepada Liputan6.com, Kamis (7/5/2020).

Meski demikian, dia mengatakan data bansos yang bermasalah tidak hanya terjadi di DKI. Masih ada beberapa kabupaten/kota bahkan belum memasukan data ke Kemensos.

"Soal data ini tidak hanya terjadi di DKI. Hingga tanggal 6 Mei masih ada 13 kabupaten/kota yang sama sekali belum meng-input data ke SIKS-NG Kemensos. Ada 120 kabupaten/kota masih proses dan yang sudah masuk 100 persen data ada 371 Kabupaten/Kota (72 %)," tutur Muhadjir.

Pemerintah terus berupaya menjamin kelangsungan hidup masyarakat terdampak wabah Virus Corona atau Covid-19, khususnya di sektor ekonomi. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk seluruh keluarga baik di Jabodetabek maupun di lu...

Bansos
Peristiwa
Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
Lihat Selengkapnya
Bansos
Bansos Covid-19