Evaluasi Bansos, Menko PMK Minta Verifikasi Data Libatkan Pendamping

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju meradang. Hal ini dipicu dugaan kesalahan data warga Ibu Kota yang akan menerima bantuan sosial atau Bansos.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat bersitegang dengan Anies.

"Bahkan saya kemarin dengan Pak Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur," kata Muhadjir dalam sebuah Webinar, Rabu 6 April 2020.

Salah satunya, karena ada perbedaan data dan komitmen yang dilakukan Anies. Di mana, dari 3.600.000 warga yang akan menerima bansos, DKI mampu menyediakan untuk 1.100.000 orang dan sisanya diserahkan ke pusat.

"Tetapi di lapangan Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan Gubernur itu sekadar mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi. Kan di lapangan jadi kacau," jelas Muhadjir.

Dia pun lantas mengingatkan Anies soal kesepakatan yang sudah ada.

"Saya ingatkan Pak Gubernur. Pak Gubernur itu ada kesepakatan itu rapat kabinet, tidak begitu. Gubernur sanggup, DKI sanggup 1.100.000 orang kita siapkan yang 2.500.000. Jangan diubah itu, kalau diubah itu jadi kacau di lapangan," tukasnya.

"Soal nilai yang berbeda, bantuannya nanti kita bicarakan teknis di lapangan memberi penjelasan ke masyarakat. Tapi jangan sampai yang didaftar RT/RW ini enggak diberi, ini bisa kacau nanti. RT/RW-nya digebukin warga, kemudian warganya protes ke pemerintah pusat pakai video yang maki-maki presiden. Presidennya enggak tahu apa-apa itu," lanjut dia.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara juga mengakui ada yang salah dengan data Pemprov DKI. Menurut dia, polemik bansos di Ibu Kota disebabkan oleh data kedaluarsa penerima yang diberikan oleh Anies.

"Yang sekarang kita gunakan data penerima bansos diberikan oleh Gubernur DKI (Anies). Tapi ternyata data lama, sebab penerimanya banyak yang sama dengan data penerima bantuan sembako dari Pemprov DKI," kata Juliari.

Menyikapi hal tersebut pihaknya segera berkoordinasi dengan orang nomor satu di wilayah DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan data penerima bansos. Kemudian, Juliari berujar dalam waktu dekat Gubernur Anies menjanjikan akan memberikan data revisi agar penerima manfaat bansos sesuai fitrahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengkritisi data Anies. Menurutnya saat ini Pemprov DKI tak punya anggaran untuk memberikan bansos.

Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta di awal mengaku sangggup berbagi dana dengan pemerintah pusat untuk memberikan bansos kepada seluruh warga. Namun, hal tersebut tak terwujud karena Pemprov DKI Jakarta kekurangan dana.

"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga," ujar Sri Mulyani.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," sambungnya.