Sukses

Mensos: Bansos untuk Bodetabek Disalurkan Mulai Hari Ini

Kemensos mulai memberikan bansos ke Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangsel, dan separuh Kabupaten Bogor.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan, bantuan sosial (bansos) Covid-19 khususnya dalam bentuk sembako, sudah selesai tahap pertama di DKI Jakarta.

"Tahap pertama kita sudah selesaikan beberapa hari lalu. Untuk Jakarta itu sudah selesai semua," kata Juliari, Jumat (8/5/2020).

Selanjutnya, Kemensos mulai memberikan bantuan ke Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangsel, dan separuh Kabupaten Bogor.

"Hari ini kita mulai untuk Bodetabek untuk 600 ribu KK. Dengan mekanisme yang sama pula yaitu 2 kali penyaluran per bulan. Dan indeks Rp 600 ribu (nilai bantuannya)," ucap Juliari.

Menurut dia, pencairan bansos ini dalam sebulan dilakukan 2 kali, yang masing-masing senilai Rp 300 ribu, dan dilakukan selama 3 bulan. Namun, dalam tahapannya nanti tidak hanya berupa sembako.

"Presiden memerintahkan agar untuk bansos Jabodetabek ini dari 6 kali tahapan penyaluran itu, dibagi 4 penyaluran dalam paket sembako dan 2 kali penyaluran dalam bentuk beras," jelas politisi PDIP ini.

Karena tahap pertama di DKI selesai untuk sembako, maka sudah mulai untuk yang beras. "Saat ini DKI baru masuk adalah untuk beras Bulog. Kemarin sembako, sekarang beras Bulog. Kemensos dengan Bulog sudah menyepakati bagaimana pembagian-pembagian tahapannya, sehingga nanti total 6 tahapan penyaluran," pungkas Juliari.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Evaluasi Bansos, Menko PMK Minta Verifikasi Data Libatkan Pendamping

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali mengadakan rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT). Rapat membahas bantuan sosial (bansos), termasuk evaluasi pascapenyaluran bansos tahap 1 di wilayah DKI Jakarta.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut ialah mengenai inisiasi perbaikan data untuk mempercepat proses penyaluran bansos. Dia pun meminta agar verifikasi dan validasi data di lapangan dapat turut melibatkan peran para pendamping, misalnya pendamping PKH, pendamping desa, tenaga BKKBN, dan tagana.

"Validasi data ini agar diserahkan kepada para pendamping dengan didampingi RT/RW. Semua dalam rangka untuk memfinalisasi pemutakhiran DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga setelah Covid ada satu basis data baru yang telah direfresh, yang bisa dijadikan dasar untuk bantuan berikutnya," ujar Muhadjir saat rapat melalui video conference dari kediaman di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Dia juga mengusulkan bila perlu dibentuk tim yang terdiri dari para pendamping dengan koordinasi kementerian/lembaga di bawah lingkup Kemenko PMK seperti Kemensos, Kemendes PDTT, BKKBN, dan yang lainnya dalam rangka mempercepat pendataan menuju pemutakhiran DTKS.

"Saya pikir masalahnya di-updating dan shortcut. Dengan keterlibatan para pendamping tadi saya harapkan akan bisa mempercepat pemutakhiran data di DTKS," ungkap Muhadjir.

Sementara itu, hasil pemutakhiran data tersebut juga diharapkan bisa segera dipakai untuk proses penyaluran bansos tunai dana desa yang saat ini tengah dipersiapkan oleh Kemendes PDTT dan Kemensos.

"Kemendes dan Kemensos sebagai dua kementerian yang menjadi tulang punggung percepatan penanganan Covid-19, saya mohon koordinasi juga dengan Wagub DKI dan para kepala daerah untuk sinkronisasi data sehingga bansos presiden dapat tersalurkan dengan baik. Skema pembagiannya pun untuk bansos tunai ini agar benar-benar diperhatikan dan dirapikan kembali," pungkas Muhadjir.