Deretan Kejanggalan Proses Persidangan Kasus Penyerangan Novel Baswedan di Mata Pengacara

Liputan6.com, Jakarta - Tim Advokasi Novel Baswedan menyatakan ada sembilan kejanggalan dalam proses persidangan kasus penyerangan air keras terhadap penyidik Novel Baswedan. Menurut mereka, proses persidangan belum bisa mencari fakta real dalam kasus yang terjadi tahun 2017 ini.

Dijelaskan oleh Kurnia Ramadhana, perwakilan Tim Advokasi, kejanggalan pertama bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjukkan kasus ini hanya dinilai sebagai tindak pidana penganiayaan biasa, dan bukan berkait kerja pemberantasan korupsi yang diindkasi dengan teror sistematis juga pelemahan KPK melalui para penyidiknya.

"Dakwaan Jaksa sangat bertentangan dengan temuan Tim Pencari Fakta bentukan Polri dan Komnas HAM untuk kasus Novel Baswedan yang menemukan motif penyiraman air keras terhadap Novel yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi besar yang ditanganinya juga aktor intelektual," tulis Kurnia lewat siaran pers diterima, Senin (11/5/2020).

Kedua, lanjut Kurnia, JPU diduga tidak merepresentasi negara yang mewakili korban. Malahan, JPU dirasa membela kepentingan terdakwa dengan isi surat dakwaan yang berisi pasal penganiayaan biasa dan bukan perbuatan mengancam nyawa. Lebih dari itu, air keras yang diketahui sebagai alat serang terdakwa dinyatakan berasal air accu. Padahal diketahui cairan keduanya memiliki zat reaktif yang

"Tentu ini pernyataan sesat, sebab sudah terang benderang bahwa cairan tersebut adalah air keras yang telah menyebabkan Novel kehilangan penglihatan," tegas Kurnia.

Ketiga, Kurnia merasa, majelis hakim cenderung pasif dan tidak objektif dalam mencari kebenaran materiil. Sebab, selama jalannya persidangan hakim tidak menggali rangkaian peristiwa secara utuh, Hakim cenderung sebatas menggali fakta dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kejadian oleh pelaku penyerangan dan dampak penyerangan.

"Hakim tidak menggali informasi lebih jauh terkait informasi saksi yang telah disebutkan terkait nama dan peristiwa yang berkaitan dengan penyerangan," tutur Kurnia.

Keempat, Kurnia juga mengkritisi, terdakwa penyerangan Novel Baswedan yang mendapat pendampingan hukum dari institusi Polri. Sebab, keduanya, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, diketahui sebagai oknum polisi aktif.

"Para terdakwa justru dibela oleh institusi Polri, proses pendampingan itu pun harus dipertanyakan. Atas dasar apa insitusi Polri mendampingi mereka? Pembelaan oleh Institusi Kepolisian tentu akan mengambat proses hukum untuk membongkar kasus ini yang diketahui diduga melibatkan anggotanya dan juga petinggi kepolisian," pandang Kurnia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: