Pengguna KRL Harus Tunjukkan Surat Tugas dari Kantor Mulai 12 Mei 2020

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menyusun regulasi untuk mengatur warganya yang ingin menaiki kereta rel listrik (KRL) selama pembelakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait pandemi Corona.

Putusan itu diambil usai mengikuti rapat koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan para kepala daerah se-Jabodetabek, melalui saluran video conference, Jumat (8/5/2020). 

Pertemuan virtual tersebut membahas soal evaluasi penerapan PSBB tahap kedua untuk mengatasi wabah Corona di Jabodetabek. Menurut Bima, ada dua hal yang harus lebih ditajamkan lagi.

"Misalnya mengenai pergerakan rutin, kita sepakat membuat regulasi baru. Jadi Gubernur Jakarta membuat regulasi nanti kita akan membuat juga yang mengatur lebih ketat pergerakan orang keluar dan masuk," kata Bima dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (9/5/2020).

Bima menerangkan, selama masa PSBB berlangsung, seluruh perusahaan diminta untuk menerapkan kerja dari rumah atau work from home. Kecuali, delapan sektor strategis.

Dia mengatakan, pihaknya akan meminta stakeholder untuk menyortir calon penumpang KRL, khususnya untuk pekerja.

"Kalau mau naik KRL boleh, tapi dipastikan punya surat itu. Tidak punya surat itu, tidak boleh dan bisa dikenakan sanksi," ucap Bima.

Surat yang dimaksud adalah surat yang menerangkan dia bekerja di delapan sektor yang dikecualikan.

Bima mengaku sudah memerintahkan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor untuk membuat rumusan mengenai pengetatan kebijakan tersebut supaya ada payung hukumnya.

"Nanti kita akan turunkan (dalam bentuk Perwali), kita akan merapikan segera. Sanksinya masih didiskusikan," kata Bima soal upaya penanganan wabah Corona di Jabodetabek itu.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Anies Baswedan seirama dengan Bima Arya. Anies menjelaskan, langkah konkret yang sedang disiapkan adalah terkait dengan KRL.

DKI Jakarta akan mewajibkan orang-orang yang berangkat ke Jakarta adalah pekerja di 8 sektor yang diizinkan.

"Dan itu dibuktikan bukan hanya surat dari tempat dia kerja, karena perlu verifikasi, tapi juga izin dari pemerintah. Pemprov DKI akan mewajibkan mereka untuk mendaftar membuktikan bahwa mereka benar di sektor itu," kata Anies.