Jubir Covid-19: Kebijakan Transportasi Bukan Relaksasi PSBB, Tapi Pengecualian

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto angkat suara soal relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Menurut dia apa yang dilakukan pemerintah dalam hal transportasi dan wacana serupa selanjutnya bukan dalam arti pembiaran.

"Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pengecualian pada kelompok barang, orang yang memang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 itu diizinkan melaksanakan penerbangan perjalanan dinas. Namun masih tetap mensyarakatkan protokol kesehatan, surat keterangan sehat, telah melaksanakan PCR negatif, atau telah melaksanakan rapid tes negatif, dan tidak reaktif," kata Yurianto saat jumpa pers di Graha BNPB Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Karenanya, adanya spekulatif dan perspektif masyarakat bahwa kebijakan pemerintah tidak tegas karena kerap berubah adalah tidak benar. Sebab jika hal-hal dikecualikan tidak dapat dilakukan, maka dampaknya akan lebih besar.

Yurianto mencontohkan, seperti, pengiriman spesimen dari pengambilan sample dilaksanakan di daerah lain yang jauh dengan pusat lab jadi terhambat. Kemudian, pengiriman obat, alat, dan lain sebagainya untuk penanggulangan masalah Covid-19 menjadi terhambat.

Bahkan pada beberapa kasus lain, pengiriman tenaga ahli, dokter spesialis ke tempat lain yang membutuhkan tenaga relawan untuk penanganan Covid-19 juga bisa terhambat.

"Jadi hanya ini yang diizinkan berangkat. Apa yang akan dikerjakan, dan jelas kapan akan kembali," imbuh Yurianto.

Karenanya, Yurianto menegaskan, apa yang dilakukan pemerintah bukan sama sekali bukan merelaksasi PSBB. PSBB tetap dijalankan dengan disiplin.

"Jadi itu adalah pengecualian itu dalam rangka menyelesaikan permasalahan Covid-19 yabg sudah merata di seluruh wilayah kita," tandas Yurianto.

Saksikan video pilihan di bawah ini: