Relaksasi Dana Bos Guru Honorer, Kepsek SMAN 5 Tangerang: Kami Pastikan Sesuai Prosedur

Liputan6.com, Jakarta Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, kini sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan beberapa ketentuan.

Ketentuan itu berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Salah satunya ketentuan yang berkaitan dengan pembayaran guru honorer. 

Dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler, besaran dana BOS yang bisa digunakan untuk guru honorer maksimal 50 persen. Namun dengan adanya perubahan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim memberi kelonggaran pada guru honorer, untuk memenuhi beban mengajar. 

"Tidak ada pembatasan pembayaran guru honorer maksimal 50 persen. Selain itu karena kondisi ekonomi sekarang terdampak, kami memberikan kepala sekolah kebebasan terkait yang dibutuhkan untuk guru honorer," jelas Mendikbud dalam konferensi persnya kepada wartawan lewat Youtube Kemendikbud RI beberapa waktu lalu. 

Dengan adanya kelonggaran itu, artinya pihak sekolah dapat memberikan gaji bagi guru honorer melebihi limit yang ditetapkan di dana BOS, khusus di masa kedaruratan ini. 

Syarat guru honorer yang dapat menerima gaji dari dana BOS, harus memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan belum memiliki sertifikat pendidik dan tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada 31 Desember 2019.