Pemkot Denpasar Akan Batasi Mobilitas Warga Mulai Jumat Besok

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Denpasar, Bali akan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) sesuai dengan Perwali Nomor 32 Tahun 2020 dalam upaya mempercepat pemutusan mata rantai pandemi Covid-19, mulai Jumat 15 Mei 2020.

"Mengenai penerapan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang PKM, kami telah melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait, antara lain dengan kepala desa dan lurah, desa adat, TNI/Polri serta organisasi perangkat daerah terkait," kata Juru Bicara Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar Dewa Gede Rai di Denpasar, Rabu (13/5/2020).

Ia mengatakan, persiapan sudah dilakukan secara matang untuk pemberlakuan PKM dengan menyiapkan posko terpadu sebanyak 11 titik yang tersebar di wilayah Kota Denpasar.

"Sebenarnya penerapan terkait pembatasan kegiatan masyarakat sudah dilakukan di masyarakat. Hal itu melalui imbauan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hampir semua warga telah mengikuti anjuran tersebut," ujar Dewa Rai yang juga Kabag Humas dan Protokol Kota Denpasar.

Adapun dalam PKM teknis pelaksanaannya ada sebelas poin, di antaranya pada poin empat (4) meliputi mendata penduduk termasuk WNA dan ekspatrait yang ada di wilayah desa dan kelurahan, menyosialisasikan gerakan disiplin, jujur dan solidaritas masyarakat dalam percepatan penanganan Covid-19, memastikan pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Termasuk juga menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat berkenaan dengan protokol kesehatan, menggerakkan partisipasi masyarakat, membuat sistem informasi yang benar dan akurat mengenai edukasi kesehatan dan menerima laporan warga berkenaan dengan Covid-19.

Selain itu, kata Dewa Rai, dalam PKM tersebut juga ada pembatasan bagi warga dari luar Kota Denpasar yang akan masuk wilayah perkotaan. Petugas gabungan tersebut akan melakukan pemeriksaan mengenai kesehatan dengan tes cepat secara ajak setiap harinya.

"Warga yang akan memasuki Kota Denpasar harus membawa surat keterangan tujuan ke Kota Denpasar. Sehingga dengan sistem ini akan membatasi mobilitas masyarakat yang tak memiliki tujuan yang jelas ke Denpasar," ujarnya seperti dikutip Antara.

Saksikan video pilihan di bawah ini: