Sukses

Menko PMK Minta Pemda Segera Setor Data Penerima Bansos Tunai

Jika lewat dari waktu yang ditentukan, maka alokasi anggaran akan dialihkan ke daerah lain.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus berupaya membantu masyarakat terdampak sosial ekonomi akibat pandemi corona Covid-19. Salah satunya lewat Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang berbentuk bantuan sosial tunai (bansos tunai).

Bansos tunai senilai Rp 600 ribu per bulan itu akan diberikan kepada 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan rapat koordinasi membahas percepatan penyaluran bansos tunai. Dia meminta kerja sama pemerintah daerah untuk mempercepat penyampaian data keluarga penerima bansos tunai.

"Penyampaian data dari kabupaten dan kota ditunggu maksimal hingga Selasa (19/5/2020) pekan ini. Bila diperlukan bisa menghubungi Kemendagri untuk mendorong percepatannya. Jika lewat dari Selasa, maka data dialihkan kepada daerah lain yang masyarakatnya terdampak dan masih membutuhkan," kata Muhadjir, Senin (18/5/2020).

Dia menambahkan, pemerintah menargetkan penyaluran bansos tunai kepada 8,25 juta KPM sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui PT Pos. Dia memastikan, anggaran untuk bansos tunai sudah tersedia dan siap salur.

"Selanjutnya percepatan penyaluran tergantung data di daerah dan skenario penyaluran oleh PT Pos," ungkap Muhadjir.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

2 dari 2 halaman

Pos Tambah Layanan

Sementara itu, Dirut PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono mengatakan, pihaknya akan menambah jumlah titik penyaluran dan menambah waktu pelayanan masyarakat yang akan melakukan transaksi, agar target penyaluran selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Solusi PT Pos untuk mempercepat penyaluran bansos tunai akan menambah jumlah waktu layanan dan menambah jumlah titik layanan," pungkasnya.