MK Kabulkan Penarikan Berkas Penggugat Perppu Covid-19

Jelang Sidang Pembacaan Putusan, Penjagaan Gedung MK Diperketat — Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan penarikan berkas salah satu penggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Adapun, berkas yang ditarik adalah yang diajukan Damai Hari Lubis.

Pleno Rekapitulasi Gubernur Banten Resmi di Mulai, Siapa Unggul?

"Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. Dua, permohonan nomor 25/PUU-XVIII/2020 ditarik kembali," kata Ketua Majelis MK Halim Anwar Usman, melalui tayangan daring, Selasa (19/5/2020).

Selain itu, pemohon juga dilarang untuk mengajukan kembali gugatan yang sama terhadap Perppu tersebut.

"Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo," tutur Anwar.

Selain itu, masih kata dia, memerintahkan Panitera MK untuk menerbitkan akta pembatasan registrasi permohonan. "Dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon," jelas Anwar.

Adapun ini diputuskan, berdasarkan rapat musyawarah hakim, yang berjumlah 9 orang.

2 dari 2 halaman

Lanjutkan Besok

Diketahui, gugatan terhadap Perppu tersebut tidak hanya dilakukan oleh salah satu pemohon. Permohonan 23/PUU-XVIII/2020 yang dimohonkan Syamsuddin, Amien Rais, Sri Edi Swasono, dkk, kemudian, 24/PUU-XVIII/2020 yang dimohonkan Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA, masih tetap ada.

Berdasarkan jadwal dari MK pun, kedua pemohon itu akan melanjutkan sidang pada Rabu (20/5/2020) dengan mendengarkan keterangan dari pihak DPR dan Presiden.

Majelis Hakim MK segera membuat putusan terkait sengketa hasil Pilpres 2019. Sidang demi sidang MK sudah bergulir sejak Jumat 14 Juni 2019. MK akan mengambil putusan pada Kamis 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB.