189 Daerah Berpotensi Kekeringan, BNPB Minta Daerah Waspadai Kemarau

13 Kabupaten/Kota di NTT Darurat Kekeringan — Kemarau panjang yang melanda Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT), membuat 13 kabupaten/kota di NTT kini dalam kondisi darurat kekeringan. (Liputan6.com/Ola Keda)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi, 189 wilayah di 15 provinsi memiliki risiko kekeringan dengan kategori sedang hingga tinggi pada puncak kemarau Agustus nanti. 162 kabupaten dan kota di antaranya berada di kategori tinggi.

Identifikasi ini merujuk pada intensitas curah hujan kurang dari 100 mm tersebut berdasarkan indeks risiko bencana Indonesia (IRBI).

Oleh karena itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah seluruh Indonesia untuk mewaspadai musim kemarau yang akan terjadi.

"Mohon kerja sama BPBD untuk melakukan upaya-upaya antisipatif dalam menghadapi ancaman bahaya kekeringan dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan,” tulis Lilik dalam surat kepada BPBD, tertanggal 27 Mei 2020 lalu seperti dikutip Liputan6.com.

Pasalnya, kebutuhan air sangat penting, khususnya di tengah pandemi Corona. Hal ini terkait dengan panduan kesehatan yang mensyaratkan setiap individu untuk cuci tangan dengan sabun. Air menjadi salah satu media penting untuk mematikan virus SARS-CoV-2.

Tak hanya untuk kepentingan itu, air tentunya dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.

Lilik meminta pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan, baik untuk masyarakat dan pemerintah, menghadapi kemarau yang berdampak pada ancaman kekeringan.

“Menyiapkan logistik dan peralatan, seperti tangki air bersih, penyediaan pompa air di tiap kecamatan serta memprioritaskan pada wilayah terdampak kekeringan,” kata Lilik.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Musim kemarau membuat tanaman jagung milik warga Cilacap layu dan mati. Tak ada pilihan, petani akhirnya membabat untuk dijadikan tanaman ternak. Petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.

2 dari 2 halaman

Kampanye Hemat Air

Upaya preventif lain, Lilik mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan kampanye hemat air dengan memanen air hujan dan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih untuk dapat digunakan kembali.

Di samping itu, dia meminta sejumlah pihak untuk melakukan koordinasi dalam penyiapan alternatif kebijakan pemenuhan kebutuhan air di masyarakat melalui penyiapan sumur bor dan pengaturan distribusi air.