Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi Pelayanan Pemadam Kebakaran

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman RI telah menyelesaikan investigasi terkait pelaksanaan layanan pemadam kebakaran di Indonesia dan menghasilkan dokumen yang memuat beberapa temuan. Temuan tersebut menjadi saran dan perbaikan bagi instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Ombudsman melakukan kajian sistemik tentang penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran di Indonesia, guna menemukan faktor-faktor potensi maladministrasi yang terjadi. Serta solusi untuk peningkatan kualitas pelayanan pemadam kebakaran.

Anggota Ombudsman Ninik Rahayu menjelaskan, pihaknya menemukan potensi maldministrasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Dalam kajian ini, terdapat 5 daerah yang dijadikan sampel yaitu Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, dan Gorontalo. Pengambilan data lapangan dilakukan pada pertengahan 2019.

"Pada tahap perencanaan, ada temuan bahwa instansi pemadam kebakaran masih banyak yang menginduk dengan organisasi perangkat daerah lain. Hal tersebut menyebabkan kinerja pemadam kebakaran itu tidak optimal," kata dia, Kamis (4/6/2020).

Selain itu, Ombudsman menemukan masih banyak terdapat pemadam kebakaran di daerah yang belum memiliki pos pemadam kebakaran. Sehingga hanya mengandalkan satu lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kemudian, masih minimnya sumber daya aparatur pemadam kebakaran, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Mulai kondisi armada yang sudah berusia tua dan peralatan keamanan petugas yang masih minim serta kurangnya pos-pos damkar sebagai bentuk pos bantuan yang menjadi sorotan Ombudsman.

Sedangkan temuan Ombudsman RI pada tahap pelaksanaan layanan pemadam kebakaran di antaranya adalah hambatan dalam masalah tindak lanjut laporan. Misalnya faktor non teknis yaitu kondisi geografis seperti akses jauh, permukiman padat, dan kemacetan lalu lintas.

"Ombudsman menemukan belum ada sistem integrasi antara pemadam kebakaran, kepolisian dan tenaga medis," ucap Ninik.

Dari temuan-temuan tersebut, Ombudsman mendeteksi adanya potensi maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran di Indonesia. Yakni tidak kompeten seperti masih banyak pertugas pemadam kebakaran yang belum bersertifikat. Selain itu terdapat daerah yang tidak mampu memberikan pelatihan secara maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran.

Di samping itu, mengenai peralatan pelindung diri telah diatur dalam Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang sarana dan prasarana.

"Artinya peralatan tersebut merupakan standar baku bagi petugas pemadam kebakaran, sehingga ketika disediakan dengan jumlah yang sangat minim atau tidak komplit maka berpotensi menyimpang dari prosedur," ujar Ninik.

Saksikan video pilihan di bawah ini: