Polemik Aturan Ganjil Genap Motor di Jakarta Saat PSBB Transisi

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, penerapan ganjil genap untuk motor dan mobil belum berlaku di pekan pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi.

Sebab, menurutnya, Dishub DKI harus mengevaluasi dahulu bagaimana situasi dan kondisi jalanan di Jakarta selama sepekan penerapan PSBB masa transisi.

Ganjil genap belum diberlakukan, kami akan melakukan evaluasi terhadap kondisi lalu lintas dan angkutan pada minggu pertama pelaksanaan PSBB masa transisi," ujar Syafrin saat dikonfirmasi, Minggu 7 Juni 2020.

Bahkan, menurut Syafrin, kebijakan ganjil genap untuk motor dan mobil selama PSBB masa transisi fase pertama bisa saja tidak dilaksanakan. Hal itu jika hasil evaluasi di lapangan pada pekan pertama menunjukkan lalu lintas Jakarta kondusif terkendali.

"Hasil evaluasi akan menentukan pelaksanaan ganjil genap ke depan, apakah dilaksanakan atau tidak," jelas dia.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, pihaknya akan mendukung apapun kebijakan Pemprov DKI terkait aturan ganjil genap untuk sepeda motor.

"Dalam hal ini, Polri khususnya Polda Metro Jaya akan mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil oleh Pemda DKI Jakarta," tutur Awi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2020).

Menurut Awi, jika keputusan itu diberlakukan, petugas akan langsung bersiap memetakan penerapannya, termasuk siap melakukan koordinasi lanjutan.

"Nantinya jika kebijakan ganjil genap untuk motor sudah diputuskan dan ditetapkan lokasinya, maka Polda Metro Jaya siap mengamankan," kata Awi.

Pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan memandang ada ketidaksesuaian pada kebijakan ganjil genap saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di ibu kota.

Pasalnya aturan ganjil genap akan menekan dan mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Sementara kebijakan itu tidak diikuti dengan kesiapan transportasi umum karena kapasitas yang masih dibatasi.

"Masyarakat didorong pindah menggunakan angkutan umum massal. (Padahal) layanan angkutan umum mengurangi 50 persen kapasitas dari biasanya, akan terjadi lonjakan, bagaimana perhitungan atau antisipasinya," kata pria yang akrab disapa Astina ini lewat siaran pers, Senin 8 Juni 2020.

Jika terjadi lonjakan di transportasi publik yang tak terkendali, maka akan tercipta pula kerumunan warga yang menimbulkan potensi penyebaran virus corona Covid-19.

"Padahal tujuan atau target PSBB Transisi dalam Pergub Nomor 51 Tahun 2020 adalah untuk mencapai masyarakat sehat dan produktif," kritik dia.

Karenanya, Astina menyarankan, sebaiknya selama penerapan kebijakan PSBB Transisi di Jakarta, kebijakan ganjil genap tidak diterapkan dahulu.

"Ini untuk mencegah terjadinya lonjakan dan peningkatan serta kerumunan penumpang, maka jangan diikuti ganjil genap dahulu," katanya memungkasi.