Sidang Permohonan Uji Materi Kivlan Zen Dilanjut Senin 15 Juni 2020

Liputan6.com, Jakarta Sidang lanjutan pengujian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api yang dimohonkan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dijadwalkan berlangsung Senin 15 Juni 2020.

Antara melansir dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Rabu 10 Juni 2020, sidang lanjutan perkara dengan Nomor 27/PUU-XVIII/2020 itu beragendakan pembacaan perbaikan permohonan oleh pemohon atau kuasanya.

Sementara, dalam sidang perdana yang berlangsung sebulan lalu pada Rabu 13 Mei, Kivlan Zen yang hadir langsung di Gedung Mahkamah Konstitusi didampingi istri serta kuasa hukum, mendalilkan mendapat diskriminasi dalam penanganan kasusnya.

Diskriminasi yang didalilkan saat penangkapan Kivlan Zen, antara lain tanpa pendampingan kuasa hukum, penangkapan tidak sah dan penahanan yang juga tidak sah.

Pada sidang pertama, terdakwa kasus dugaan penyelundupan senjata api ilegal itu lebih banyak menjelaskan kronologi kasus dari mulai penangkapan pada 29 Mei 2019 hingga penetapan dirinya sebagai tersangka.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen siap menjalani sidang perdana kasus kepemilikan senjata api ilegal, hari ini, Selasa (10/9/2019).

2 dari 2 halaman

Penangguhan Penahanan Soenarko

Kivlan Zen dalam permohonannya juga mempersoalkan penangguhan penahanan Mayjen TNI (Purn) Soenarko yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus yang sama setelah mendapat jaminan dari sejumlah pihak, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Dengan adanya diskriminasi itu, Kivlan Zen meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.