Pemprov DKI Minta RW Ikut Razia SIKM Penghuni Kos

Masuk Jakarta Wajib Tunjukkan SIKM — Petugas Satpol-PP saat melakukan pengecekan SIKM terhadap kendaran yang akan memasuki Jakarta di gerbang tol Cikupa, Rabu (27/5/2020). Masyarakat wajib menunjukan SIKM bila ingin kembali atau memasuki Jakarta, Hal tersebut bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengimbau RW turut serta untuk melakukan razia penghuni kos untuk melacak pergerakan warga yang tidak memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dan ber-KTP luar Jabodetabek.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020, warga dengan KTP Jabodetabek tak perlu lagi mengurus SIKM jika beraktivitas keluar masuk Jakarta. Selain itu dilarang.

"Jadi warga Bodetabek yang misalnya kos di Jakarta karena dia memiliki e-KTP Jabodetabek tentu berdasarkan Pergub 47 tidak perlu mengurus SIKM. Warga non Jabodetabek tetap perlu, kecuali sepanjang Pandemi Covid-19 ini tidak akan keluar Jakarta. Dan itu mekanisme pengecekannya di level warga akan dilakukan oleh tim gugas RW," ujar Syafrin, Jumat (12/6/2020).

Syafrin juga menegaskan, SIKM tidak bisa diganti dengan surat domisili. Alasannya, Pemprov DKI perlu untuk mengendalikan warga yang berlalu lalang keluar masuk Ibu Kota.

Terlebih lagi, imbuh dia, Jakarta masih melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa transisi. Aktivitas belum sepenuhnya diizinkan.

"Untuk pengendalian saat ini kita menghadapi pandemi Covid-19 dimana perlu pengendalian terhadap pergerakan orang agar Jakarta yang saat ini sudah masuk pada masa transisi itu bebas dari gelombang kedua wabah Covid-19," kata Syafrin terkait SIKM.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Demi bisa keluar masuk Jakarta, diduga banyak pengendara mobil gunakan jalur tikus di Karawang, untuk hindari pemeriksaan petugas.

2 dari 2 halaman

Pembatasan

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tetap melakukan pembatasan dan penyekatan di sejumlah titik perbatasan dengan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).

Pembatasan itu guna dilakukan pengecekan surat izin keluar masuk (SIKM) pada pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi.

"Pemeriksaan tersebar di 36 pos check point di wilayah Jakarta, satu pos di Bandara Soekarna Hatta, Stasiun Gambir, Pelabuhan Tanjung Priok, dan di Terminal Pulogebang," kata Syafrin dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Berikut rincian 36 titik pos check point dan pemeriksaan SIKM selama PSBB masa transisi:

1. Jalan KH. Ahmad Dahlan

2. Jalan Husein Sastranegara

3. Jalan Kukusan Raya

4. Jalan Pemuda I

5. Jalan Tanah Baru

6. Jalan Brigif

7. Jalan Manggis

8. Jalan Andara

9. Jalan Merawan

10. Jalan Pangkalan Jati 1

11. Jalan Pangkalan Jati 2