Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 14 Purnawirawan TNI hari ini, Jumat (19/7/2020), bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.
Selain menyampaikan sejumlah masukkan kepada pemerintah, momen tersebut juga dijadikan Jokowi untuk membeberkan perkembangan terkini terkait penanganan Covid-19, khususnya di Tanah Air.
Tak hanya masalah kesehatan dan jumlah kasus positif, Jokowi juga menjelaskan pandemi Covid-19 telah berdampak pada kegiatan sosial dan ekonomi.
Advertisement
Dia bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi akan menurun hingga negatif.
"Saya harus berbicara apa adanya. Di kuartal kedua ini kita akan minus mungkin sampai minus 3 sampai 3,8 persen. Perkiraan kami seperti itu," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.
Dalam pertemuan dengan para purnawirawan TNI dan Polri tersebut, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.
Berikut sejumlah hal yang dibeberkan Jokowi kepada para purnawirawan, terkait dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19:
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Mewabah di 215 Negara di Dunia
Jokowi mengatakan, pandemi virus Corona telah memberikan dampak signifikan kepada 215 negara di dunia, termasuk Indonesia.
Pemerintah pun telah berusaha sangat maksimal untuk menyelesaikan berbagai dampak yang diakibatkan pandemi tersebut.
"Sekarang ini memang misalnya kayak Amerika yang positif sudah di atas 2 juta, kemudian yang meninggal sudah lebih dari 120 ribu di Amerika. Kemudian juga Brazil sudah hampir 800 ribu yang terkena, Inggris, kemudian Rusia yang di atas 500 ribu sudah termasuk India," ucap Jokowi, Jumat (19/6/2020).
"Kita alhamdulillah penduduk kita banyak, tapi angka terakhir kemarin data kita berada pada posisi 40 ribu lebih sedikit yang positif. Tetapi juga alhamdulillah 16 ribu lebih juga yang sudah bisa disembuhkan," jelas dia.
Advertisement
Berdampak pada Sosial Ekonomi
Menurutnya, kondisi ekonomi di semua negara pada kuartal kedua tahun 2020 ini akan sangat berat.
Dia menuturkan, kinerja ekonomi yang terdampak pandemi tersebut tidak hanya dialami oleh Indonesia. Berdasarkan data yang diterima dari Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pertumbuhan ekonomi berbagai negara di dunia pun akan turun.
"Perkiraan pertama, mereka menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan turun kurang lebih minus 2,5. Tetapi terakhir dua hari yang lalu, OECD menyampaikan bahwa minusnya bisa sampai 6 sampai minus 7,6 pertumbuhan dunia. Bahkan nanti di Eropa di kuartal kedua ini minusnya bisa sampai 15-17 persen karena mereka me-lockdown terlalu lama," ujar Jokowi.
Jokowi menyampaikan, lembaga-lembaga dunia tersebut juga memprediksi pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa pada tahun ini akan minus 9-12 persen.
Sementara, Australia diprediksi minus 6,8 persen, Jepang minus 5,2 persen, Amerika Serikat minus 6,6 persen, Malaysia minus 3,5 persen, dan Singapura minus 5 persen.
"Kita alhamdulillah dikategorikan oleh mereka berada pada pertumbuhan positif. Seperti Bank Dunia menyampaikan bahwa nanti di negara-negara G20 itu yang positif hanya 3, China +1,9, (persen) India +1,2 (persen), Indonesia +0,5 (persen). Tetapi dari penghitungan terakhir mereka menyampaikan mungkin semuanya bisa minus. Tapi memang perkembangan ini dinamis dan selalu berubah setiap minggu, setiap bulan," paparnya.
RUU Haluan Ideologi Pancasila
Selain menyampaikan perkembangan terkini terkait kasus Covid-19 di Tanah Air, di hadapan ke 14 purnawirawan TNI-Polri ini, Jokowi juga membahas soal RUU Haluan Ideologi Pancasila.
Menurut Jokowi pemerintah tidak ikut campur terhadap usulan RUU yang murni merupakan inisiatif DPR tersebut.
Hal itu ditegaskan oleh Presiden Jokowi saat menerima sejumlah purnawirawan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (19/6/2020).
"Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa isi rancangan tersebut belum diketahui olehnya dan pemerintah selalu memerhatikan suara-suara dari masyarakat. Untuk itu, diputuskan bahwa pemerintah hingga saat ini menunda dan tidak mengeluarkan surpres tersebut.
"Ini sudah kita putuskan pada tiga hari yang lalu bahwa kita akan menunda dan tidak mengeluarkan surpres terlebih dahulu," kata Presiden.
Pemerintah, kata Jokowi berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia. Payung hukum terhadap hal tersebut juga disebut oleh Presiden sudah sangat kuat dan tidak ada keraguan terhadapnya.
"Saya kira sudah jelas sekali Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966, juga payung hukum yang tertinggi sudah ada. Undang-Undang Nomor 27 1999 juga ada. Sudah jelas bahwa PKI dan seluruh ajarannya dilarang di negara kita. Saya kira pemerintah tidak ragu-ragu mengenai hal itu," tandas dia.
Advertisement