Wali Kota: Penutupan Pasar Kramat Jati Bisa Pengaruhi Suplai Pangan Jabodetabek

Aktivitas Pasar Induk — Aktivitas bongkar muat sayur dan buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (12/4/2020). Kegiatan di pasar tersebut berjalan normal selama pandemi COVID-19, namun penjual dan pekerja masih terlihat belum mengenakan masker. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkap 49 pedagang Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur positif Corona. Pasar induk tersebut terancam ditutup.

Wali Kota Jakarta Timur M Anwar mengingatkan, penutupan Pasar Induk Kramat Jati dapat mempengaruhi pasokan pangan di Jabodetabek.

"Pasar Induk Kramat Jati ini berbeda dengan pasar tradisional lainnya. Kalau kita tutup, maka akan berdampak besar pada pasokan pangan, khususnya sayur mayur di Jabodetabek," kata Anwar di Jakarta, seperti dilansir Antara, Sabtu (20/6/2020).

Menurut dia, menghentikan operasional Pasar Kramat Jati demi memutus penyebaran virus Corona berpotensi menimbulkan permasalahan lain dalam ekosistem distribusi pangan masyarakat.

"Saya berpesan kepada jajaran Perumda Pasar Jaga untuk tegas menerapkan protokol kesehatan di lingkungan pasar," tegas Anwar.

Dia mengatakan, Pemkot Jakarta Timur tidak memiliki wewenang menutup operasional Pasar Induk Kramat Jati meski ancaman terhadap penularan masih cukup tinggi.

"Ya memang, penularan Covid-19 di lingkungan pasar sampai saat ini masih menjadi masalah serius yang harus kita hadapi," kata Anwar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku bakal menerapkan aturan ganjil genap untuk para pedagang di pasar tradisional. Hal itu kata dia, guna meminimalisir penyebaran virus corona atau Covid-19 di PSBB masa transisi.

2 dari 2 halaman

Tertinggi

Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan ada 49 pedagang di Pasar Induk Kramat Jati positif Covid-19. Ini berdasarkan hasil tes usap kepada 200 dari total 600 pedagang pada Rabu 17 Juni 2020.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kamis 18 Juni, menyebutkan kasus tersebut merupakan yang tertinggi pada klaster pasar tradisional di Jakarta.