Liputan6.com, Bogor - Jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bogor kembali meningkat, Senin (22/6/2020) pagi. Adaptasi kebiasaan baru di Stasiun Bogor membuat penumpang KRL harus mengantre untuk menunggu giliran masuk gerbong yang kini dibatasi.
Meski Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bogor telah menyediakan 52 unit bus di Stasiun Bogor, namun hal itu belum mampu mengurangi antrean pengguna setia KRL.
Bahkan, antrean juga terjadi di luar Stasiun Bogor, Jalan Mayor Oking, tempat bus gratis itu parkir. Hal ini lantaran setiap bus dibatasi jumlah penumpang. Hanya boleh 23 penumpang per bus.
Advertisement
"Kalau ga mau ada antrean ya harusnya jumlah armada bus ditambah. Ada bus juga kita terbantu, ga harus lama antre di stasiun," ucap Rizki Ardian, salah satu calon penumpang KRL, Senin.
Setiap bus akan berangkat dari Stasiun Bogor untuk mengantarkan penumpang menuju lima stasiun di Jakarta, yaitu Stasiun Tebet, Stasiun Manggarai, Stasiun Sudirman, Stasiun Juanda, dan Stasiun Tanah Abang.
Bus tersebut hanya beroperasi di hari Senin di Stasiun Bogor menuju Jakarta dan hari Jumat di sejumlah stasiun di Jakarta menuju Bodebek.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, Hari ini, pada pukul 04.00 WIB hingg 06.00 WIB, tercatat ada lebih dari 5000 pengguna KRL Bogor-Jakarta. Sedangkan Senin lalu, terdata sekitar 3000 orang. Jumlah tersebut jauh lebih banyak jika dibandingkan pada Senin pekan lalu di waktu yang sama.
"Ini karena kantor-kantor di Jakarta sudah lebih banyak lagi yang buka, sehingga aktivitas masyarakat meningkat," kata Bima usai meninjau Stasiun Bogor.
Banyak Diminati
Bima menambahkan, keberadaan layanan bus gratis yang disediakan oleh Pemprov Jakarta, Pemkot Bogor, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Stasiun Bogor cukup diminati oleh masyarakat pengguna KRL.
Namun begitu, layanan bus gratis tersebut belum mampu meminimalisir penumpukan penumpang yang terjadi di Stasiun Bogor.
Salah satu cara efektif dalam pengendalian penumpukan penumpang KRL, lanjut Bima, selain menambah armada bus juga dengan melaksanakan rekomendasi Gugus Tugas yakni memberlakukan sistem pembagian jam kerja.
"Karena faktanya di lapangan penumpukan para pekerja masih ada dan pembagian kerjanya tidak berjalan," ungkap Bima.
Advertisement