Konflik Bupati-DPRD Jember, Mendagri Tunggu Keputusan Gubernur Khofifah

Mendagri Bahas Pilkada 2020 hingga PON Papua Bersama DPR — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2020). Rapat tersebut membahas berbagai isu, di antaranya Pilkada 2020 dan pengamanan kontingen PON selama berada di Papua. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menunggu keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebelum mengambil sikap atas konflik Bupati Jember Faida dengan DPRD Kabupaten Jember yang berlarut-larut.

"Saya mendapat laporan, Gubernur Jatim tanggal 24-26 Juni besok akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permasalahan ini. Kami di Kemendagri menunggu hasilnya, jika tidak tuntas, baru kami akan melakukan langkah berikutnya," kata Tito dalam Forum Konsultasi dan Mediasi yang difasilitasi DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/6/2020).

Selain Mendagri dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Slyviana Murni, Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Senator DPD RI Ahmad Nawardi, Bustami Zainudin dan sejumlah tokoh masyarakat dari Kabupaten Jember.

Menurut Tito, persoalan Kabupaten Jember sebenarnya hanya persoalan komunikasi antara kepala daerah dan DPRD sehingga mekanisme check and balance tidak berjalan.

Sementara itu LaNyalla mengatakan forum konsultasi ini digagas dalam rangka mediasi sekaligus mencari jalan keluar yang efektif dan tepat terhadap dinamika politik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Jember yang berlarut-larut sehingga menghambat pembangunan daerah.

"Apalagi saat ini dampak pandemi COVID-19 sangat merugikan masyarakat, sudah seharusnya semua pihak diharapkan kompak dan bersinergi agar ekonomi daerah tetap berjalan," ujar LaNyalla seperi dikutip dari Antara, Selasa (23/6/2020).

Ditambahkan LaNyalla, pada prinsipnya DPD RI mendukung langkah yang akan diambil Mendagri terkait hal tersebut, mengingat pembangunan di Kabupaten Jember harus tetap berjalan dan kondusif.

"Karena itu, DPD RI melalui Badan Akuntabilitas Publik yang dipimpin Ibu Sylviana Murni mengambil inisiatif untuk mempercepat penyelesaian soal ini supaya tidak terus menerus berlarut," tandas senator dari daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mendagri Tito mengakui ada usulan dari sejumlah pihak untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

2 dari 2 halaman

Akar Masalah

Ketua DPRD Kabupaten Jember Itqon Syauqi mengungkapkan, permasalahan di Jember yang belum memiliki APBD, serta anggaran COVID-19 Jember yang diputuskan sepihak bupati tanpa rapat dengan DPRD berujung proses hak angket. Selain itu, bupati juga bertindak sepihak memotong pos anggaran dewan cukup signifikan.

"Itu adalah sebagian dari potret ketidakharmonisan antara fungsi pengawasan dan pengelolaan APBD Jember. Karena itu, kami memilih konsultasi dengan DPD RI dan Kemendagri dengan prinsip money follow function. Apalagi rekomendasi dari Kemendagri juga diabaikan oleh Bupati, dan masih banyak lagi, seperti menggunakan APBD tanpa payung hukum dan penyalahgunaan wewenang lainnya, sehingga yang dirugikan adalah rakyat," ujar Itqon.

Sementara itu, Senator Jawa Timur Ahmad Nawardi menilai apa yang dilakukan Bupati Jember sudah melanggar undang-undang.

"Saya kira hak angket yang dilayangkan oleh DPRD itu sudah selayaknya, saya juga harap Kemendagri dan DPD RI dapat menengahi dan menelaah lebih dalam untuk mencari solusi. Karena saya khawatir konflik ini bisa mengganggu pelaksanaan pilkada di Jember, bahkan bisa mengarah kepada konflik horisontal," tukasnya.

Ketua BAP DPD RI Sylviana Murni berjanji akan mencari jalan keluar yang objektif dengan meminta Kemendagri bertindak sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku. Bila perlu memanggil terlebih dahulu Bupati Jember Faida, sebelum mengambil keputusan terkait dugaan maladministrasi dan pelayanan publik yang dilakukan Bupati Jember.

"Ini sesuai tugas dan kewenangan kami, BAP DPD RI yang ditugaskan Ketua DPD RI untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Bila perlu kami juga akan mengundang Bupati Jember. Jadi bukan hanya Kemendagri yang mengundang. Hal ini perlu dilakukan karena kami harus objektif dalam menjalankan tugas secara kelembagaan sehingga didapatkan keputusan yang diambil atas dasar informasi yang komprehensif," ujar Sylviana.

Nila Chrisna Yulika
Author

Konflik Bupati-DPRD Jember, Mendagri Tunggu Keputusan Gubernur Khofifah

Mendagri Tito Karnavian: TP PKK Perlu Didukung Pemimpin dan Tim Kerja yang Kuat

Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Capaian Inflasi Nasional Sebesar 1,71% di Oktober 2024

Rakornas BPSDM 2024, Mendagri Tekankan Pentingnya Mindset Baru dalam Digitalisasi Pemerintahan

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Akar Masalah

Bupati Jember

Mendagri Tito Karnavian

Motif Polisi Tembak Polisi di Sumbar: AKP Dadang Iskandar Tak Senang Rekannya Ditangkap

Sekjen PDIP Sebut Maruarar SARA, Akan Kirimkan Buku Politik Itu Suci Karya Sabam Sirait

KPK Duga Uang yang Disita Saat OTT di Bengkulu Terkait Pilkada

Pohon Tumbang Timpa Mobil dan Motor di Jalan Raya Bocimi, 5 Luka

Polisi Buka Peluang Jemput Paksa Firli Bahuri Jika Mangkir Pemeriksaan Pekan Depan

Gempa Hari Ini di Indonesia pada Akhir Pekan Minggu 24 November 2024: Getarkan Cianjur, Jabar

Prabowo dan Presiden MBZ Sepakat Perkuat Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Strategis

Jawab Maruarar Sirait, Hasto PDIP: Kekuatan Rakyat yang Menentukan di Pilkada Jakarta 2024, Bukan Kekuasaan

OTT KPK di Bengkulu, Jumlah Orang Ditangkap Bertambah Jadi 8

3 Fakta Terkait Kabar soal Rencana SPBU Shell Tutup di Indonesia

Menurut Ustadz Das’ad Latif Sosok Ini Elektabilitasnya Paling Tinggi, tapi Tidak Ada yang Suka

Banda Neira, Jejak Rempah yang Mengubah Sejarah Dunia

Hasil Liga Inggris: Debut Ruben Amorim Gagal Bawa Manchester United Petik Kemenangan

Anggota Komisi III DPR Usulkan Pembentukan Panja Penegakan Hukum Impor Ilegal

Gibran Rakabuming Kunjungan Kerja ke Semarang, Naik Pesawat Kelas Ekonomi dan Bawa Tas Sendiri

Intip, Daftar Profil Paslon Pilgub Jambi 2024 dan Riwayat Pendidikannya

Komdigi Sosialisasi Bahaya Judol Melalui Pagelaran Wayang Golek, Poles Citra?

Saat Teriakan Abah Guru Sekumpul Membuat Hujan Tak jadi Turun, Kisah Karomah Wali

Apa Itu Fibrosis: Memahami Penyakit Paru-Paru yang Serius

KPU Jabar Ingatkan Pelanggaran di Masa Tenang Bisa Dikenai Sanksi Pidana

Jalur Pendakian Gunung Dempo Ditutup Sementara Setelah Dikunjungi 68 Pendaki Sesaat Sebelum Erupsi

Profil dan Partai Pengusung Paslon Pilgub Kepulauan Riau 2024

Tangisan Menyayat Bayi Mungil di Semak-Semak Pinggir Jalan

Ini Amalan yang Paling Hebat Menurut Habib Novel, Pahalanya Otomatis Mengalir ke Orang Tua