NasDem dan Partai Buruh Australia Tukar Pengalaman Tangani Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Internasional (HI) menggelar bilateral digital conference dengan Partai Buruh Australia (ALP) melalui aplikasi Zoom, pada Jumat 26 Juni lalu. Tercatat, 3.019 viewer mengikuti jalannya digital conference tersebut.

Acara yang mengambil tajuk 'Experience Exchange Fighting Covid-19 Pandemic Between Indonesia and Australia (Tukar Pengalaman Melawan Pandemi Covid-19 Antara Indonesia dan Australia)' ini menghadirkan Wakil Ketua MPR RI dari NasDem, Lestari Moerdijat, Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP Partai NasDem, Martin Manurung, dan Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto.

Sedangkan dari Australia hadir shadow minister untuk kesehatan dan anggota Parlemen Australia untuk Dapil McMahon, Stephen Jones, dan pemimpin oposisi di Senat Australia, Penny Wong. Hadir pula seluruh peserta aktif dari DPP NasDem, Fraksi NasDem DPR RI, dan Fraksi-Fraksi NasDem dari provinsi dan kabupaten/kota yang masuk kategori 'zona merah'.

Lestari Moerdijat mengatakan, Kementerian Keuangan RI yang telah mengeluarkan peraturan tentang penempatan anggaran menuju pemulihan ekonomi nasional. Program pemulihan ekonomi pemerintah Indonesia dalam menanggapi pandemi Covid-19 telah ditingkatkan melalui stimulus ekonomi dan bantuan langsung.

"Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memiliki kontribusi 36,82% terhadap PDB," jelas Reri, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Legislator NasDem itu juga memaparkan hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juni 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hasil survei itu menunjukkan 41% responden mengaku menerima bantuan pemerintah, 34% dari total populasi hidup dalam kemiskinan, 41% dari total populasi menerima bantuan langsung selama wabah Covid-19, 16% dari total populasi menerima bantuan tunai langsung, dan 12% dari total populasi sangat membutuhkan bantuan langsung pemerintah.

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita perlu lebih banyak upaya untuk membantu orang yang membutuhkan dan mengevaluasi kebijakan selama pandemi ini," tegas Reri.

Ditambahkan anggota DPR RI dari dapil Jawa Tengah (Jateng) II itu, pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 6,4 juta orang. Sebagian besar perusahaan atau 90% memutuskan hubungan kerja, sedangkan 10% sisanya mengakhiri kontrak. "Maka itu pekerja informal diharapkan mendapatkan bantuan pemerintah," ujarnya.

Sementara Sugeng Suparwoto mengatakan, Indonesia telah mengumumkan rencana mengimplementasikan skenario normal baru dengan menempatkan studi epidemiologis dan kesiapan pemerintah ke dalam konsekuensi. Hal itu sebagai upaya untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi.

"Keputusan Presiden No 7 tanggal 13 Maret 2020  tentang percepatan penanganan Covid-19, dipimpin oleh Dewan Pengarah Satuan Tugas," ujarnya.

Sugeng juga menyebutkan beberapa peraturan tentang kebijakan keuangan negara diadopsi untuk menangani krisis kesehatan. Total anggaran untuk program keuangan ini sekitar Rp405,1 triliun atau sekitar USD24,8 miliar diatur dalam Peraturan Presiden No 54 tanggal 3 April 2020.

"Pengeluaran tersebut akan dilakukan bersama dengan berbagai kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 termasuk alokasi Rp8,6 triliun atau sekitar USD526,5 juta ke arah pembebasan pajak bulanan untuk pekerja dengan pembayaran tahunan," jelasnya. 

Legislator NasDem itu berharap, Australia bekerja sama dengan Indonesia untuk memerangi penyakit menular yang muncul dan mengurangi malnutrisi pada wanita hamil dan anak-anak ini. "Kami berharap Australia mendukung Indonesia membuka koridor pariwisata untuk empat negara yakni Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Australia," katanya. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: