KPK Setor Rp 977 juta ke Kas Negara Terkait Perkara Wali Kota Pasuruan

Lengkapi Berkas, Wali Kota Nonaktif Pasuruan Kembali Diperiksa KPK — Wali Kota nonaktif Pasuruan Setiyono (kanan) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/1). Setiyono diperiksa sebagai tersangka untuk melengkapi berkas terkait dugaan suap sejumlah proyek di Kota Pasuruan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta Jaksa eksekutor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang sebesar Rp 977 juta terkait perkara suap proyek di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Pasuruan yang menjerat mantan Wali Kota Pasuruan, Setiyono.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 4 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, Setiyono terbukti bersalah menerima suap terkait proyek Pusat Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUKM).

Pengadilan memutus Setiyono dihukum 3 tahun 6 bulan pidana penjara denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Setiyono juga dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 727 juta paling lambat sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Jaksa eksekusi telah melaksanakan pembayaran uang denda sejumlah Rp 250 juta dan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 727 juta ke kas negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Setiyono yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar Ali, Rabu (24/6/2020).

2 dari 3 halaman

Dari Rekening Bank Jatim

Ali menyatakan sumber uang denda dan pengganti tersebut ditransfer dari hasil pembukaan blokir rekening di Bank Jatim milik Setiyono yang kemudian disetorkan ke rekening bendahara penerimaan KPK di Biro Keuangan KPK.

Pembayaran uang denda dan uang pengganti dilakukan setelah adanya persetujuan pembukaan blokir dari jaksa penuntut KPK.

"Penyetoran dengan total Rp 977 juta tersebut ke kas negara sebagai bagian dari penyelamatan keuangan negara," kata Ali.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Wali Kota Pasuruan

Fachrur Rozie
Author
Luqman Rimadi
Editor

KPK Setor Rp 977 juta ke Kas Negara Terkait Perkara Wali Kota Pasuruan

Dari Rekening Bank Jatim

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

KPK

Wali Kota Pasuruan

Motif Polisi Tembak Polisi di Sumbar: AKP Dadang Iskandar Tak Senang Rekannya Ditangkap

Sekjen PDIP Sebut Maruarar SARA, Akan Kirimkan Buku Politik Itu Suci Karya Sabam Sirait

KPK Duga Uang yang Disita Saat OTT di Bengkulu Terkait Pilkada

Pohon Tumbang Timpa Mobil dan Motor di Jalan Raya Bocimi, 5 Luka

Polisi Buka Peluang Jemput Paksa Firli Bahuri Jika Mangkir Pemeriksaan Pekan Depan

Gempa Hari Ini di Indonesia pada Akhir Pekan Minggu 24 November 2024: Getarkan Cianjur, Jabar

Prabowo dan Presiden MBZ Sepakat Perkuat Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Strategis

Jawab Maruarar Sirait, Hasto PDIP: Kekuatan Rakyat yang Menentukan di Pilkada Jakarta 2024, Bukan Kekuasaan

OTT KPK di Bengkulu, Jumlah Orang Ditangkap Bertambah Jadi 8

3 Fakta Terkait Kabar soal Rencana SPBU Shell Tutup di Indonesia

Isuzu Indonesia Siap Produksi Kendaraan Listrik Niaga

Ada Cuti Bersama di Desember 2024, Cek Tanggal dan Harinya

25 November 2009: Hujan 4 Jam Picu Banjir di Jeddah Arab Saudi, 77 Orang Tewas

Analis Peringatkan Harga Bitcoin Bisa Turun Secara Tiba-Tiba

Tak Ada Periode Lock-Up, Begini Strategi IPO Adaro Andalan Indonesia

Profil Paslon Pilgub Sumatera Selatan 2024, Berikut Partai Pengusungnya

Sekjen PDIP Sebut Pramono Anung-Rano Karno Akan Mencoblos Pilkada di Jakarta

Akademi Persib Cimahi Rebut Tiket Wakili Indonesia di Gothia Cup 2025, Didamping 8 Pemain Terbaik

Hasil Survei Pilkada Kaltim: Isran–Hadi Unggul dari Rudy-Seno

Menurut Ustadz Das’ad Latif Sosok Ini Elektabilitasnya Paling Tinggi, tapi Tidak Ada yang Suka

Banda Neira, Jejak Rempah yang Mengubah Sejarah Dunia

Hasil Liga Inggris: Debut Ruben Amorim Gagal Bawa Manchester United Petik Kemenangan

Anggota Komisi III DPR Usulkan Pembentukan Panja Penegakan Hukum Impor Ilegal

Gibran Rakabuming Kunjungan Kerja ke Semarang, Naik Pesawat Kelas Ekonomi dan Bawa Tas Sendiri