2 Kali Mangkir, KPK Harap Tersangka Korupsi RTH Bandung Dadang Suganda Penuhi Panggilan

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 dan 2013 Dadang Suganda memenuhi panggilan penyidik KPK pada Jumat, 26 Juni 2020.

Dadang sebelumnya tak memenuhi panggilan penyidik KPK sebanyak dua kali, yaitu pada Jumat, 19 Juni 2020, dan Selasa, 23 Juni 2020 dengan alasan sakit.

"Untuk itu penyidik KPK memanggil kembali yang bersangkutan, Jumat, 26 Juni 2020. KPK mengingatkan tersangka DS (Dadang) untuk kooperatif dan hadir memenuhi kewajiban hukum tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2020).

Dadang Suganda merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. Dadang diduga makelar tanah yang mendapatkan keuntungan sekira Rp 30 miliar dalam proses jual-beli tanah untuk proyek RTH Bandung.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku kecewa dengan tuntutan 1 tahun penjara terhadap 2 pelaku penyerangan dirinya. Novel menilai sidang kasusnya penuh kejanggalan.

2 dari 2 halaman

3 Tersangka

Sebelum Dadang, KPK telah lebih dulu menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini. Ketiganya yakni, mantan Kadis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bandung, Herry Nurhayat (NH); serta dua mantan Anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar (TDQ) dan Kadar Slamet (KS).

KPK menyebut, alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk RTH sebesar Rp 123,9 miliar yang terdiri dari belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk enam RTH. Dua di antaranya yakni RTH Mandalajati dengan anggaran Rp 33,445 miliar dan RTH Cobiru dengan anggaran Rp 80,7 miliar.

Diduga, TDQ dan KS meminta penambahan anggaran. Keduanya juga diduga sebagai makelar dalam pembebasan lahan. Sedangkan Herry, selalu pengguna anggaran membantu proses pencairan anggaran.