Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Ruslan Buton Eks Tentara yang Minta Jokowi Mundur

Liputan6.com, Jakarta - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan Ruslan Buton terkait penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi.

"Mengadili, satu menolak permohonan praperadilan pemohon seluruhnya. Dua, membebankan kepada pemohon biaya perkara," kata Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hariyadi, di Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Sidang gugatan praperadilan Ruslan Buton berlangsung secara tatap muka dan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon serta pihak termohon yakni Mabes Polri dalam hal ini Direktorat Siber Polri.

Dengan ditolaknya gugatan termohon, maka hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan petitum yang diajukan pemohon yakni soal penetapan tersangka yang dinyatakan tidak sah. Dengan begitu, penetapan tersangka terhadap Ruslan Buton dinyatakan sah secara hukum.

Hal ini dibuktikan dengan bukti-bukti yang diberikan termohon selama persidangan seperti bukti surat T2C hingga T17 yakni semua tahapan dalam penyelidikan yang dilakukan penyidik Polri sebelum menetapkan status tersangka.

"Maka hakim menyimpulkan bahwa pada saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka, termohon telah memiliki dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan ahli serta penyertaan barang bukti lainnya yang sah," kata Hariyadi seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun menyatakan kecewa dengan keputusan tersebut.

Menurut dia, sidang tersebut tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung dengan tidak dipertimbangkannya Putusan MA No 21 Tahun 2012 tentang pemeriksaan calon tersangka dan adanya minimal dua alat bukti.

"Hakim tutup mata untuk itu dengan alasan macam-macam tadi. Ini artinya hukum tidak diakui di pengadilan, jujur saja kami sebagai pengacara sangat kecewa dengan putusan ini," kata Tonin.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: