Ombudsman DKI Nilai Ada Mispersepsi soal Kebijakan Usia di Jalur Zonasi PPDB

Liputan6.com, Jakarta Ketua Ombudsman wilayah DKI Jakarta Teguh Nugroho menilai adanya mispersepsi terkait kebijakan usia dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu menyusul banyaknya protes terkait kebijakan tersebut. 

Menurutnya, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terhadap kebijakan usia jika merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019.

Teguh menuturkan, sejatinya Permendikbud telah mengatur usia dalam PPDB. Jika terdapat pihak yang menganggap adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI, Teguh menilai pihak tersebut tidak membaca secara utuh peraturan tersebut.

"Bisa jadi mispersepsi, bisa jadi tidak membaca dan membandingkannya secara utuh dengan Permendikbud 44/2019," kata Teguh, Kamis (25/6/2020).

Dia mengatakan, kebijakan Dinas Pendidikan secara umum telah sesuai dengan Permendikbud. Perihal pelaksanaannya, menurut Teguh, setiap daerah menyesuaikan kondisi masing-masing. Misalnya saja, penetapan zonasi di Jakarta tidak bisa memakai pendekatan yang sama dengan di Jawa Barat yang memakai titik Global Position System (GPS).

Belum lagi tahun ini tidak ada pelaksanaan Ujian Nasional akibat pandemi Covid-19, sehingga dikatakan Teguh, wajar jika Pemprov DKI memodifikasi PPDB.

"Ada persepsi yang keliru kalau zonasi kemudian dinyatakan menjadi jalur usia, karena penapisan pertama tetap zonasi . Jika kemudian pendaftaran melebihi kuota baru usia dipergunakan," tuturnya.

Dalam pemaparan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat rapat bersama Komisi E DPRD DKI, menegaskan tidak ada perubahan skema jalur zonasi menjadi jalur usia. Kebijakan usia diterapkan sebagai seleksi lanjutan di jalur zonasi.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan bahwa kebijakan usia pada PPDB telah diakomodir dalam Peremendikbud Pasal 25 ayat 2 yang berbunyi "Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran."

"Pasal 25 atau 26 jelas memberi ruang penggunaan usia sebagai salah satu indikator penapis," ujarnya.

Justru yang disayangkan dari Dinas Pendidikan DKI, menurut Teguh, adalah pengurangan kuota di jalur zonasi pada PPDB 2020. Pengurangan itu kemudian dialihkan pada jalur prestasi.

"Yang kami sayangkan justru Disdik mengurangi jalur zonasi untuk mengakomodasi prestasi, karena semangat menghilangkan favoritisme sekolah itu ada di jalur zonasi," tutupnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: