Wapres Ma'ruf Minta Dibentuk Timwas DTKS Guna Menyempurnakan Data Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menggelar rapat konsolidasi data kemiskinan sebagai upaya menyempurnakan data kemiskinan. Dia memberikan arahan di antaranya perlu dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi lapangan secara nasional.

"Dalam melakukan verifikasi lapangan ini sebaiknya dilakukan menggunakan metodologi seperti yang dilakukan BPS pada tahun 2015, termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa/kelurahan," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres Jl Merdeka Utara Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Memahami DTKS: Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Verifikasi ini, lanjut Ma'ruf, membutuhkan data awal yang dapat berasal dari DTKS yang ada dan data yang telah terkumpul dari berbagai daerah.

"Perlu segera dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar tingkat nasional sekaligus menjadi alat pemutakhiran dinamis atau real time," ucapnya.

Wapres menuturkan, bahwa dengan mekanisme ini orang yang merasa membutuhkan bantuan sosial dapat mendaftar, baik datang secara langsung atau melalui aplikasi.

"Sudah tentu mereka harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk bisa dimasukkan ke dalam basis data," terangnya.

Wapres menjelaskan bahwa contoh praktik terbaik tata kelola data perlindungan sosial di negara lain adalah dengan membagi pengelolaan data perlindungan sosial menjadi social registry dan beneficiary registry.

"Saya ingin Menko PMK dan Kepala BAPPENAS melakukan kajian tentang hal ini dan melaporkannya kepada saya," perintahnya.

Pada rapat kali ini, Wapres juga mengungkapkan bahwa data perlindungan sosial ini merupakan data yang sangat berharga bagi suatu negara, sehingga perlu tata kelola pengawasan yang baik.

"Saya mendengar dulu ada yang disebut dengan Pokja Data. Saya ingin ada semacam tim pengawas, apapun itu namanya, tidak perlu terlalu formal. Tim inilah yang bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS, sebelum DTKS ditanda tangani oleh Menteri Sosial. Silakan Menko PMK dan para menteri untuk memikirkannya," pinta Wapres Ma'ruf.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Jokowi memberikan tugas khusus untuk Wapres Ma’ruf Amin berupa pengembangan SDM dan perekonomian syariah.

2 dari 2 halaman

Dukungan Jaringan Internet

Wapres mengingatkan bahwa dalam hal pemutakhiran data, pendaftaran mandiri, maupun dalam penyaluran bantuan sosial itu sendiri, tidak bisa lepas dari peran teknologi informasi, dan teknologi informasi tidak lepas dari ketersediaan jaringan internet.

"Saya ingin menyampaikan bahwa tersedianya jaringan internet secara bertahap ke seluruh pelosok tanah air perlu didukung," pungkasnya.

Rapat turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Kepala BPS Suhariyanto, serta Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Tubagus Achmad Choesni.

Ma'ruf Amin
Tokoh
Ma'ruf Amin merupakan ulama yang digandeng Jokowi untuk menjadi cawapres dalam Pemilihan Presiden 2019.
Lihat Selengkapnya
Ma'ruf Amin
Wapres Ma'ruf Amin
data kemiskinan
DTKS