Bantah Dukung Komunis, Bamusi Kecam Pembakaran Bendera PDIP

Kader PDIP Datangi Polres Jakarta Timur — Kader PDIP Jakarta Timur menyampaikan orasi di depan Polres Jaktim, Kamis (25/6/2020). Ratusan massa simpatisan dan kader PDIP melakukan long march ke Mapolrestro Jakarta Timur untuk menuntut pembakaran bendera partainya pada aksi di depan DPR, Rabu 24 Juni 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) mengecam aksi pembakaran bendera PDIP saat aksi demonstrasi penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR pada Rabu 24 Juni 2020 lalu.

Dalam aksi demonstrasi itu, massa juga menuding PDIP mendukung komunis.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum Bamusi Nasyirul Falah Amru atau akrab disapa Gus Falah menyatakan bahwa tudingan bahwa PDIP mendukung komunisme adalah fitnah. Menurut dia, banyak aktivitas keagamaan dilakukan PDIP dan organisasi sayapnya.

"Dan jangan lupa juga, PDI Perjuangan memiliki organisasi sayap bernama Baitul Muslimin Indonesia atau Bamusi, organisasi sayap partai di bidang keislaman yang dibentuk oleh DPP PDI Perjuangan pada tahun 2007. Bamusi ini beranggotakan kaum muslimin dari berbagai ormas Islam," kata Gus Falah, Jumat (26/6/2020).

Dia menyebut, hampir seluruh kantor PDIP mulai dari tingkat DPP, DPD, serta DPC di seluruh Indonesia memiliki tempat ibadah berupa masjid atau musala. Di DPP contohnya, ada Masjid At Taufieq yang selalu digunakan untuk salat Jumat kader dan warga setempat.

"Jadi, seluruh fakta yang ada menunjukkan PDI Perjuangan sama sekali bukan komunis. Sehingga para pihak yang selalu menuduh PDI Perjuangan sebagai komunis itu, mungkin salah minum obat," tutur Gus Falah.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Aksi demonstrasi penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Rabu 24 Juni 2020 di depan gedung DPR, diwarnai dengan pembakaran bendera PDIP.

2 dari 2 halaman

Ulama dan Kiai Betawi Mengecam

Sementara itu, sejumlah ulama dan kiai Betawi mengecam tindakan pembakaran bendera PDIP dan mendesak aparat penegakan hukum untuk memprosesnya.

H Zainal Arifin Naim selaku juru bicara para kiai Betawi menyatakan, pihaknya mengapresiasi setinggi-tingginya langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi dan fraksi-fraksi di DPR dengan menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Hal tersebut menunjukkan, bahwa pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi warga dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain," ungkap Zainal, Jumat (27/6/2020).

Karenanya, para kiai Betawi meminta seluruh kelompok harus menjaga diri untuk tidak memperkeruh suasana. Dia meminta semua pihak menggunakan proses dialog dan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai perbedaan, khususnya dalam menyikapi polemik RUU HIP.

"Kita harus bersatu dan solid dalam menghadapi pandemi dan mencari solusi atas dampak-dampaknya, khususnya dalam bidang ekonomi," ujarnya.

Lebih jauh, para ulama dan kiai ini juga meminta kepada umat Islam agar menjaga akhlaqul karimah dalam menyikapi perbedaan politik.

"Kami para ulama dan kiai Betawi mengutuk keras dan menyesalkan pembakaran bendera PDI Perjuangan karena dapat menimbulkan retaknya rumahnya kebangsaan kita. Kami meminta agar kita tidak mengotori Jakarta dengan aksi premanisme dan provokasi. Sebab itu, kami mendesak agar aparat penegak hukum dapat menangkap pembakar bendera PDIP, sehingga hal serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang," jelas Zainal.