Respons PDIP Tempuh Jalur Hukum soal Pembakaran Bendera Dinilai Tepat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, langkah pihaknya memproses hukum pembakaran bendera partai di depan Gedung DPR pada Rabu 24 Juni 2020, didasari pengalaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Saya teringat ketika konsolidasi dilakukan paska peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Saat itu ada yang mengusulkan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim. Namun Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil langkah yang mengejutkan, yakni membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 Kabupaten/Kota," kata Hasto, Jumat (26/6/2020).

Dia menegaskan, saat itu ada yang memprotes langkah Megawati. Namun, dengan keyakinan yang dimiliki, langkah tersebut membuahkan hasil.

"Keyakinannya terbukti, seorang hakim yang bernama Tobing di Riau memenangkan gugatan PDI dan posko gotong royong berdiri spontan. Inilah cermin dukungan rakyat. Itulah esensi kekuatan moral," cerita Hasto.

Dia memandang, serangan ke PDIP bukan hanya ditunjukan untuk partainya semata. "Serangan ke PDI Perjuangan punya tujuan lebih jauh, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi. Untuk itu PDI Perjuangan menegaskan bahwa dialog dan musyawarah kita kedepankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner kami," ungkap Hasto.

Hasto mengatakan, seluruh anggota dan kader PDIP masih satu komando yaitu untuk menahan dan terus menjaga persatuan.

"Kami Nasionalis-Soekarnois yang selalu berjuang untuk bangsa dan negara. Kami dididik untuk mencintai negara ini lebih dari segalanya dan membangun persaudaraan sebagai saudara sebangsa dan setanah air, untuk Indonesia yang satu," tegas Hasto.

Dia pun memberi contoh, bagaimana Megawati meminta agar tidak ada yang menghujat Presiden ke2 RI Soeharto saat diturunkan, meskipun Sukarno pernah dipinggirkan.

"Bagi PDIP, politik itu menebar kebaikan, dan membangun optimisme. Prioritas utama kami saat ini adalah membantu rakyat akibat Covid-19," pungkas Hasto.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia, sehari setelah insiden pembakaran bendera saat demonstrasi menentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Surat yang dikeluarkan pada Kamis (25/6/2020) itu ditandatangani Megawati. Isinya adalah meminta kader PDIP seluruh Indonesia untuk siap siaga namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut.

Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan surat perintah tersebut.

"Ya benar ibu ketua umum mengeluarkan surat perintah," kata Hasto. 

Berikut isi lengkap surat perintah Ketua Umum DPP PDIP tersebut.

SURAT PERINTAH HARIAN

KETUA UMUM PDI PERJUANGAN

Merdeka !!!

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927.

PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memerjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi di kuyo-kuyo, di pecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor Partai pada tanggal 27 Juli 1996.

Meskipun demikian dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan elan perjuangan bagi dedikasi Partai untuk Rakyat, Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa.

Terus rapatkan barisan!

Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati Partai.

Sekali Merdeka Tetap Merdeka!

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!

Bendera selalu tegak!! Seluruh kader siap menjaganya!!!

Jakarta, 25 Juni 2020,

Megawati Soekarnoputri