PKS: Rakyat Butuh Kepemimpinan Solutif, Bukan Keluh Kesah

Jokowi Pimpin Rapat Terbatas — Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Rapat terbatas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu mengangkat topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara PKS, Pipin Sopian menilai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait penanganan Covid-19 saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 18 Juni 2020 lalu menunjukan lemahnya kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menangani krisis Covid-19.

"Arahan Presisen Jokowi tersebut lebih banyak berkeluh kesah atas masalah di internal Kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia," Kata Pipin di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Menurutnya, sebagai kepala pemerintahan seharusnya Presiden Jokowi memantau langsung hari per hari kebijakan menterinya dalam menangani krisis.

"Ada pepatah dalam manajemen kepemimpinan itu 'you get what you inspect, not what you expect'. Jika Presiden memiliki sense of crisis seharusnya beliau fokus mengawal day by day kinerja menteri-menterinya yang ditugasi khusus menangani Covid-19. Bukan malah berkeluh kesah setelah berbulan-bulan diberikan arahan. Jadi naon atuh yang dikerjakan Presiden Jokowi kemarin-kemarin?" ucapnya.

Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menilai, kini beban masyarakat justru semakin tinggi dan membutuhkan solusi konkret.

"Masyarakat butuh solusi konkrit dan progress positif penanganan pandemi dan dampaknya, bukan cerita keluh kesah yang justru akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena hanya menunjukkan sebuah pemerintahan yang lemah," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Teka-teki nama calon wagub DKI Jakarta masih diperdebatkan. PKS dan Gerindra disebut sudah mengusung tokoh untuk dijadikan kursi wakil Anies Basweda tersebut.

2 dari 2 halaman

Bukan untuk Diungkap ke Publik

Jubir PKS ini juga menilai dari arahan Jokowi tersebut tergambar rapuhnya soliditas Kabinet Indonesia Maju. Di mana sampai ada lontaran belanja kementerian bidang kesehatan, dari Rp 75 Triliun yang dianggarkan, baru 1,53 persen yang dikeluarkan.

"Kasus seperti ini bukan untuk diungkap ke publik. Selesaikan langsung diinternal kabinet. Kalo kerja menterinya nggak beres. Silahkan diberhentikan dan diganti. Bukan malah ngancem-ngancem reshuffle," ujarnya.

Dalam situasi krisis seperti ini, lanjut Pipin, negara butuh seorang pemimpin yang mampu menahkodai melewati badai. Bukan seorang manajer yang bisa delegasi semata dan berkeluh kesah.

"Jangan terlalu banyak dramaturgi politik," tandasnya.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
PKS