HUT ke-74 Bhayangkara di Tengah Pandemi, Ini Momentum Berkaca dan Berbenah Polri

Liputan6.com, Jakarta - Hari Bhayangkara ke-74 yang jatuh pada 1 Juli 2020, diperingati di tengah situasi pandemi Covid-19. Momentum peringatan ini dijadikan bahan refleksi bagaimana menghadapi tantangan dan pembenahan di internal kepolisian. 

Menginjak usia 74 tahun, Polri menghadapi tantangan baru bagaimana melakukan penanganan penanganan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Tentunya, hal penegakan hukum juga mengalami perubahan. 

Apalagi, selain menjaga Kamtibmas, Korps Bhayangkara yang kini dikomandoi oleh Kapolri Jenderal Idham Azis, juga berada di garis terdepan memutus mata rantai Covid-19. Tentunya bersinergi dengan kebijakan pemerintah soal penanganan virus itu. 

"Pandemi Covid-19 menghadirkan banyak tantangan baru yang kompleks bagi polisi. Sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi harus selalu berada di garda terdepan. Polisi kadang juga diminta berhadapan pasien Covid-19," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengenai refleksi Hari Bhayangkara ke-74, Rabu (1/7/2020).

Mendisiplinkan protokol kesehatan, mencegah masyarakat berkerumun dan memastikan keamanan pemulasaran jenazah pasien Covid-19 agar tak ditolak masyarakat, kasus pengambilan paksa jenazah, menjadi tanggung jawab Polri di tengah pandemi.

"Ya, tentunya bukan hal mudah untuk dijalankan. Sebagai jajaran Abdi Utama Nusa Bangsa hal itu dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan," imbuh dia.

Demi menjawab tantangan itu, salah satu upaya Polri yakni menerbitkan Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020, tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19. 

Kala itu, Maklumat Kapolri pun efektif dijalankan seluruh jajaran polisi di Indonesia. Kerumunan massa dibubarkan, tempat-tempat publik di disinfeksi, warga keluar rumah pun mengenakan masker, serta mengawal jaring pengaman sosial dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk warga yang terdampak pandemi.

Meskipun, Maklumat Kapolri itu sudah dicabut berdasarkan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh As Ops Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak.

Pencabutan itu mendukung upaya Pemerintah soal penerapan tatanan kehidupan normal yang baru atau New Normal ditengah pandemi Covid-19. 

Upaya gerak cepat itu, demi memutus mata rantai sesuai kebijakan pemerintah, sekaligus membangun kepercayaan publik bahwa, Polri menjadi salah satu leading sector dalam penanganan covid.

"Berbagai gerak cepat anggota Polri dalam menjalankan instruksi maupun Maklumat Kapolri untuk mengawal bansos, BLT, mengecek situasi masyarakat yang terdampak, persediaan beras, dan lainnya. Terbangunnya kepercayaan membutuhkan waktu dan ketekunan," ujar Argo.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: