Persilakan Jokowi Reshuffle Kabinet, PKS: Kami Tetap Oposisi

Pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju — Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempersilakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merombak alias reshuffle kabinet.

Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif orang nomor satu di Indonesia. Mardani menegaskan, partainya tetap akan menjadi pihak yang berada di luar pemerintahan meski hal itu terjadi.

13 Desember 1981: Pemerintah Polandia Umumkan Darurat Militer untuk Memberantas Oposisi Politik
Memahami Oposisi: Peran Penting dalam Sistem Pemerintahan Demokratis
Viral Pernyataan Mau Oposisi Sampai Mati, Ini Kata Babe Haikal yang Kini Masuk Kekuasaan

"Pak Jokowi mau reshuffle monggo. Kita serahkan kepada Jokowi. PKS oposisi, kita akan awasi biar publik mendapatkan haknya. PKS insyaallah konsisten oposisi," ujar Mardani Ali Sera dalam diakusi Menanti Perombakan Kabinet, Sabtu (4/7/2020).

Mardani menunggu sikap nyata Jokowi terkait tindak lanjut atas pidatonya di sidang kabinet tersebut. Mardani menyebut wajar jika Jokowi geram melihat kinerja para pembantunya tersebut hingga ancam melakukan reshuffle kabinet.

"Wajar juga Pak Jokowi marah. Tapi sebetulnya yang bikin Pak Jokowi marah Pak Jokowi sendiri. Karena ketika pemerintahan periode kedua dibentuk," kata dia.

Mardani menilai, ada tiga sudut pandang ketika Jokowi berpidato yakni, dari segi aktor, sistem, dan kultur. Dari sudut aktor, kata Mardani, wajar jika Presiden Jokowi marah terhadap menterinya.

"Karena ketika pemerintahan periode kedua dibentuk saya sudah mengusulkan agar Kementerian tidak 34. 20 sampai 25 itu sudah maksimal. jangankan antar Kementerian antar Dirjen saja sinergi dan kolaborasinya kadang-kadang susah," kata dia soal reshuffle kabinet.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo menilai pencairan dana belanja kementerian dan bansos untuk tanggulangi krisis ekonomi karena pandemi terlalu lambat. Dalam sidang paripurna kabinet 18 Juni di Istana Negara, ia semprot para menteri yang hadir.

2 dari 2 halaman

Usul Rampingkan Struktur

Mardani mengusulkan agar Presiden Jokowi merampingkan struktur pemerintahan, sejalan dengan adanya wabah Covid-19. Ia menilai ada beberapa kementerian yang bisa disatukan padukan untuk saat ini.

"Misalnya gini, Kementerian Pertanahan Kementerian energi dengan kementerian PUPR itu bisa disatukan. Itu infrastruktur akan luar biasa sekali. Lalu Kementerian Sosial disatukan dengan Kemendagri. ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull dan anggarannya besar. Berani enggak Pak Jokowi," kata dia.

Reshuffle Kabinet
Peristiwa
Reshuffle Kabinet Jokowi - Jusuf Kalla adalah proses pergantian sejumlah menteri di struktur pemerintahan Republik Indonesia
Lihat Selengkapnya
Reshuffle Kabinet
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
PKS
Oposisi