Hotman Paris: Jiwasraya yang Menentukan Pembelian dan Penjualan Saham oleh Manajer Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara Hotman Paris Hutapea menjelaskan perkara hukum dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurut Hotman, sebagai single investor, Jiwasraya merupakan pihak yang menentukan pembelian atau penjualan saham oleh Manajer Investasi.

"Ini bukan kolektif reksa dana, ini single investor. Karena single investornya Jiwasraya, maka instruksi ke manapun dia yang menentukan," kata Hotman di Kejaksaan Agung, Selasa (7/7/2020).

Dia menjelaskan, yang menentukan pembelian atau penjualan saham oleh Manajer Investasi, dalam kasus reksadana Jiwasraya adalah pemilik dana, yaitu Jiwasraya.

"Jangan lupa bahwa perintah menjual, maupun membeli saham-saham tersebut kepada Manajer Investasi adalah Jiwasraya sebagai pemilik dana tersebut yang menyuruh. Jadi bagaimana mungkin Manajer Investasi bisa menolak," kata Hotman.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 43 Tahun 2016, kata dia, disebutkan bahwa reksadana individual atau single investor harus mementingkan kepentingan nasabah.

"Pasal 7 POJK No 43 Tahun 2016 jadi secara hukum dipenuhi semua aturannya," ucap Hotman.

Seperti diketahui, Hotman telah ditunjuk oleh tiga manajer investasi sebagai kuasa hukum, yaitu PT MNC Asset Management, PT Maybank Asset Management, dan PT Sinarmas Asset Management. Ketiga perusahaan ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus Jiwasraya. Artinya, yang menjadi tersangka adalah korporasinya, bukan individunya.

Sesuai pembahasan dengan saksi dijelaskan, reksa dana di mana Jiwasraya menjadi investornya merupakan transaksi yang sah, meskipun menggunakan produk single investor. Pasalnya, sudah ada 658 produk single investor yang disahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ternyata di OJK itu sudah 658 reksadana serupa yang single investor," ujarnya.

Hotman menjelaskan, jumlah uang yang beredar pada produk reksa dana single investor mencapai Rp 190 triliun. Setiap transaksi produk single investor tersebut OJK dapat fee sebesar 0,045 persen, sehingga negara juga diuntungkan dari transaksi tersebut.

"Kalau Rp 190 triliun kita hitung untuk seluruh transaksi reksadana single investor, dapat Rp 85 miliar per tahun masuk fee untuk OJK. Bayangkan kalau puluhan tahun. Jadi, paling banyak menikmati transaksi single investor justru negara. Kalau negara untung, melanggar hukumnya di mana?" kata dia

Hotman melanjutkan, sebetulnya peraturan OJK mengizinkan adanya single investor reksadana. Poin yang menjadi persoalan yaitu portofolio saham yang dibeli di reksadana. Dalam hal ini pembelian dan penjualan saham sepenuhnya merupakan keputusan dari Jiwasraya, karena merupakan single investor.

Namun, perdagangan saham tersebut juga dilakukan secara transparan melalui PT Bursa Efek Indonesia. Artinya, transaksi tersebut sah.

"Berarti ini adalah kalau ditanya sah atau tidak, ya sah. Ada komisi 0,45 persen, artinya negara juga diuntungkan oleh transaksi Jiwasraya itu," kata dia.

Tindak pidana korupsi, lanjutnya, harus ada unsur melawan hukum. Sementara, yang dilakukan Manajer Investasi sesui aturan hukum.

"Ini semua ada aturannya sesuai dengan OJK, uangnya 0,45 persen masuk ke negara," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: