Mahfud Md: Silakan Kritisi RUU BPIP

Pemerintah Serahkan DIM RUU BPIP ke DPR — Menko Polhukam Mahfud MD bersama Ketua DPR Puan Maharani memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Pemerintah menyerahkan surat presiden dan daftar inventaris masalah RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahdud Md telah menyerahkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada pimpinan DPR.

Mahfud menyatakan RUU BPIP akan dibahas terbuka dan siap menampung kritik dari masyarakat.

Mahfud MD soal Kasus Tom Lembong: 2 Unsur Sudah Terpenuhi, Meski Tak Ada Aliran Dana ke Tersangka
Mahfud Md Sebut Masih Ada Harapan Pemberantasan Korupsi di Era Presiden Prabowo
Top 3 News: Kaesang Sebut Jokowi Bakal Hadiri Kampanye Pilkada 2024 di Bali Bareng PSI

“Kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya, masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengkritisinya silakan. Tadi kami bersepakat juga nanti akan segera dibuka, dokumen terbuka bisa dilihat di website DPR,” kata Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/7/2020).

Mahfud menyatakan, penyerahan konsep RUU Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP)adalah untuk menjawab kontroversi di RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di masyarakat.

"Rancangan undang-undang ini memang dulu merespons masyarakat tentang ideologi Pancasila. Sehingga kami di dalam rancangan undang-undang ini menyatakan seperti disampaikan oleh Ibu Puan, kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila maka TAP MPRS Nomor 25 tahun 66 itu harus menjadi pijakannya,” katanya.

Ia menegaskan, Pancasila akan tetap berisi lima sila seperti yang disampaikan Bung Karno pada 18 Agustus 1945.

"Yaitu Pancasila yang sekarang tertuang didalam pembukaan dengan lima sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan nafas pemahaman,” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Beda dengan RUU HIP

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, pihaknya telah menerima RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), bukan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Menurutnya, substansi RUU BPIP jauh berbeda dengan RUU HIP yang sempat menjadi kontroversi di masyarakat.

“Substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal yang berbeda dengan RUU HIP, yang berisikan 10 bab dan 60 pasal. Substansi pasal BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/7/2020).

Selain berbeda substansi, Puan menyebut tidak ada lagi pasal kontroversial dalam pasal RUU BPIP.

“Pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi. Dalam konsideran mengingat sudah terdapat TAP MPRS Nomor 25/19966 tentang Pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme,” tambahnya.

Banyak sekali pelajaran yang lahir dari rahim Indonesia ini yang menjadi semangat pluralism. Meski begitu kesejahteraan masyarakat tetap menjadi konsentrasi dan perhatian saya, mulai dari bidang pendidikan hingga kesehatan.

Mahfud MD
Tokoh
Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,
Lihat Selengkapnya
Mahfud MD
RUU BPIP

Delvira Hutabarat
Author
Yusron Fahmi
Editor

Mahfud Md: Silakan Kritisi RUU BPIP

Mahfud MD soal Kasus Tom Lembong: 2 Unsur Sudah Terpenuhi, Meski Tak Ada Aliran Dana ke Tersangka

Mahfud Md Sebut Masih Ada Harapan Pemberantasan Korupsi di Era Presiden Prabowo

Top 3 News: Kaesang Sebut Jokowi Bakal Hadiri Kampanye Pilkada 2024 di Bali Bareng PSI

Beda dengan RUU HIP

Mahfud MD

RUU BPIP

Truk Tanah Tabrak Anak Perempuan di Teluknaga Tangerang, Picu Kerusuhan Warga

KPK Cegah Sahbirin Noor ke Luar Negeri, Pastikan Tak Akan Jadi Harun Masiku Jilid 2

Cak Imin Berharap Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun pada 2025

Budi Arie Dikaitkan dengan Judi Online, Projo: Justru Pelopor Pemberantasan Judi Online

Dikti Serahkan Dana Hibah Bantu UMKM di Bali Majukan Produk Kecantikan Ramah Lingkungan dan Berdaya Saing

Prabowo Tegaskan Tidak Akan Segan Tindak Pejabat yang Korupsi

Yusril: Pemerintah Tidak Akan Tarik RUU Perampasan Aset dari DPR

5 Fakta Terkait Presiden Prabowo Bakal Kunjungan ke Luar Negeri, Datangi Beberapa Negara

Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Ketinggian Capai 5.000 Meter

Mahfud MD soal Kasus Tom Lembong: 2 Unsur Sudah Terpenuhi, Meski Tak Ada Aliran Dana ke Tersangka

Squamous Cell Carcinoma adalah Kanker Kulit yang Perlu Diwaspadai, Ketahui Penyebab dan Gejalanya

Coal Adalah Sumber Energi Fosil Penting, Berikut Jenis dan Manfaatnya bagi Kehidupan

Donald Trump Menang Pilpres AS, Rupiah Langsung Menguat

Top 3: Fakta Wanita Lebih Berisiko Terkena Stroke

Berakhir Pekan dengan Menonton Teater Musikal Basinga! Karya Jakarta International Community Choir

Intensif! Timnas Esports Indonesia Fokus Pacu Persiapan Menuju Gelar di WEC 2024 Riyadh

Resep Sambal Geprek Bawang yang Pedas dan Menggugah Selera, Coba Juga Variasi Lainnya

Surat Ketetapan Pajak adalah Dokumen Penting dalam Administrasi Perpajakan, Berikut Jenis dan Penjelasannya

Rizky Ridho Beber Rutinitas Jadi Pemain Timnas Indonesia: Pantang Lewatkan Sarapan dan Minum Susu

Mengejutkan, Indonesia Urutan Nomor Dua di Jurnal Predator

Memahami IP68 Adalah: Standar Perlindungan Tertinggi untuk Perangkat Elektronik

Cara Sukses Buka Bisnis Skincare, Ini Daftar Jasa Maklon Berkualitas yang Kamu Harus Tahu

TikTok Perkuat Upaya Cegah Hoaks dengan Fitur Keamanan Inovatif

Kondisi Terkini Vivian Hsu Setelah Operasi Darurat Akibat Kanker Tiroid