Sukses

Hasto Kristiyanto Apresiasi Kepeloporan dan Terobosan Taruna Merah Putih

Dalam sambutannya, Hasto mengatakan bahwa Jaring Pengaman Sosial merupakan soal praktik pembumian ideologi Pancasila.

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi kepeloporan Taruna Merah Putih (TMP) yang merupakan sayap pemuda PDI Perjuangan. Termasuk adalah langkah-langkah TMP dalam kemampuan melakukan rekrutmen dan mengambil langkah-langkah terobosan.

Demikian disampaikan Hasto Kristiyanto saat membuka Webinar Nasional Taruna Merah Putih (TMP) bertemakan "Percepatan Jaring Pengaman Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19", Minggu (19/7/2020) malam. Acara ini dipandu langsung oleh Ketua Umum DPP TMP Maruarar Sirait.

Sementara sebagai narasumber hadir Menteri Sosial Juliari P Batubara, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Hadir pula sebagai penanya Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Menurut Hasto, Webinar Nasional Kedua TMP ini merupakan di antara terobosan TMP. Tema kali ini pun memperkuat spirit kemanusiaan dann kerakyatan. Dan semua elemen partai memang harus bersama-sama dalam memperjuangkan keadilan sosal bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Karena yang mengundang TMP, saya mencoba mempersiapkan dengan sebaik-baiknya," kata Hasto, yang menampilkan sambutan dengan video sebagai tanda persiapan.

Dalam sambutannya, Hasto mengatakan bahwa Jaring Pengaman Sosial merupakan soal praktik pembumian ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila-lah yang harus menjadi jiwa penggerak dalam berbagai kebijakan, termasuk kebijakan dalam jaring pengamana sosial. Lebih-lebih di tengah situasi sulit saat ini menghadapi pandemi Covid-19 yang hanya bisa diatasi melalui gotong royong dengan sesama anak bangsa kita.

Hasto mengatakan, kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam program jaring pengaman sosial mengatasi dampak pandemi covid-19 berbasis ideologi dengan spirit pembebasan dan pro wong cilik. Hal ini sejalan dengan kemerdekaan Indonesia ke-75 yang akan segera dirayakan, yang mengandung semangat pembebasan dan keberpihakan kepada wong cilik. Maka langkah Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam menghadapi dampak pandemi juga dalam kerangka yang sama.

PDIP sendiri, jelas dia, melaksanakan prinsip tersebut yang selalu digelorakan oleh Ketua Umum Megawati Seoakrnoputri. Bahwa seluruh kader harus selalu menggelorakan semangat pembebasan sebagai jalan ideologi yang selalu berpihak pada kaum miskin.

"Pancasila dan Konstitusi Negara sekalipun memerintahkan yang sama. UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Pasal kelima Pancasila tentang keadilan sosial harus dijiwai oleh sila-sila lainnya," jelas Hasto.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 3 halaman

Peran Kepala Daerah

Terkait tema jaring pengaman sosial, karena Pancasila mengajarkan semangat pembebasan dan keberpihakan, maka Kementerian Sosial yang dipimpin Menteri Juliari Batubara pun hadir demi memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya lewat bantuan sosial, namun melalui berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat menghadapi pandemi.

"Kami percaya Pak Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial mampu membuat langkah terobosan yang mewujudkan kehadiran negara di tengah pandemi. Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, kami percaya Pak Ari akan mendorong kerja sama dengan para menteri lainnya agar tercipta program padat karya sehingga rakyat mendapatkan kesempatan kerja," beber Hasto.

Begitupun di bidang kesehatan, Hasto mengatakan Menkes Terawan Agus Putranto mendorong program yang meningkatkan kesehatan rakyat dan kemandirian rakyat. Bagi PDIP, bukan hanya mendidik rakyat, namun juga sarana prasarana demi memastikan pangan bergizi untuk rakyat.

"Kita semua berharap Kemenkes terus membangun dan mendorong rakyat berdikari untuk terus mencukupi kesehatan dengan apa yang kita punya. Kami yakin Pak Menteri Kesehatan mampu menjalankan misi kerakyatan tersebut," ujarnya.

Hasto juga mengatakan peran penting kepala daerah, yang harus menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, terlebih di kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Hasto sempat menyebut Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mampu menunjukkan bagaimana kekuasaan berpihak serta pejabat yang bekerja dengan totalitas penuh untuk rakyat.

"Juga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang jadi model bagaimana pendataan rakyat diintegrasikan dengan baik sehingga jadi model dan membantu Kementerian Sosial," tukas Hasto.

Hasto mengingatkan juga pentingnya data dan peran Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga setiap kebijakan yang diambil berdasarkan data yang akurat.

"Mari kita perkuat spirit kemanusiaan dan spirit kerakyatan, kita wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Hasto, yang mengapresiasi TMP sebab berhasil melakukan fungsi dan peran rekrutmen dan pengkaderan dengan sangat baik

 

 

3 dari 3 halaman

Bukan Hanya Pidato

Sementara Ketua Umum TMP Maruarar Sirait mengatakan, sambutan Hasto ini memberikan pencerahan bagi peserta Webinar Nasional. Penjelasan Hasto menggambarkan bagaimana kader-kader PDIP mendapatkan penugasan di pemerintahan berdasarkan ideologi. Sehingga kinerjanya juga baik di garda terdepan pemerintahan.

"Pesan utama yang disampaikan Pak Sekjen adalah bahwa kita harus membumikan ideologi, bukan hanya dipidatokan," kata Ara, demikian ia disapa, yang mengaku bangga sebab Sekjen Hasto menghadiri Webinar Nasional kedua ini dari awal sampai akhir.

Webinar Nasional kedua TMP ini pun dihibur dengan suara emas penyanyi Ibu Kota yang juga kader TMP Edo Kondologit. Hadir dalam Webinar ini lebih dari 530 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan nampak hadir pula Duta Besar RI untuk Meksiko, Cheppy T Wartono.

Sekjen TMP Restu Hapsari mengatakan, tujuan Webinar Nasional kedua Taruna Merah Putih ini adalah untuk membantu merumuskan dan turut mengawal langkah-langkah konkret percepatan jaring pengaman sosial dari berbagai lini, seperti perlunya terobosan regulasi, skema kebijakan anggaran, efektivitas penyerapan anggaran, serta percepatan distribusi bantuan untuk jaring pengaman sosial menghadapi pandemi Covid-19.