DPRD DKI Sarankan Data Pendidikan Jadi Rujukan Penerima Bansos 

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengusulkan agar peserta didik penerima bantuan Pemprov DKI diambil dari data Dinas Pendidikan. Menurut dia, data itu lebih relevan ketimbang dari Dinas Sosial.

"Hari ini data Dinsos belum tentu relevan. Banyak orang mampu bayar makan, tapi bayar sekolah sudah tidak cukup. Makanya itu datanya diambil saja dari jalur PPDB kemarin, data siswa yang tertolak lengkap di situ," ujar Zita, Senin (20/7/2020).

Ia mendukung rencana Pemprov untuk membantu peserta didik yang tak lolos sekolah negeri. Namun perlu diingat, rencana ini patut dikawal agar benar terealisasi dan tidak sekadar euforia.

Politikus PAN itu menilai sudah sepatutnya Pemprov berkolaborasi dengan sekolah-sekolah swasta. Ia mengatakan, rencana Pemprov telah dilakukan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pemkab Brebes menggratiskan peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta. Terlebih lagi, menurut Zita anggaran yang dimiliki Pemprov sangat besar.

Kendati kondisi APBD DKI pada 2020 mengalami pengetatan akibat dampak pandemi Covid-19, upaya menyokong pendidikan bagi warga Jakarta bisa diperoleh dari anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT).

"DKI punya APBD puluhan triliun, ini masuk di APBD Perubahan, sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga). Maksimalkan juga program kerja sama dengan pihak swasta untuk biayai pendidikan siswa yang terkena dampak Covid-19," tuturnya.

Zita juga mengatakan, anggaran yang direncanakan untuk bantuan terhadap peserta didik tak lolos sekolah negeri seharusnya bisa diperbesar. Alasannya, alokasi Rp 171 miliar hanya cukup untuk menanggung uang pangkal. Sementara Zita mendorong Pemprov DKI menggratiskan segala biaya sebagaimana sekolah negeri.

"Harusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Kalau Pemprov dengar suara rakyat di bawah, semuanya teriak minta digratiskan masuk sekolah swastanya, bukan hanya uang pangkal," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: