Angka Kasus Covid-19 di DKI Naik, Perlukah Anies Tarik Rem Darurat?

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi sinyal akan mencabut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi jika penambahan kasus Covid-19 terus meningkat signifikan. Namun, rencana pencabutan PSBB transisi atau disebut dengan istilah rem darurat dinilai tidak efektif.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pembatasan ruang gerak sepatutnya diberlakukan terhadap tempat-tempat yang terkonfirmasi positif Covid-19. Misalnya saja perkantoran, yang saat ini disebut sebagai tempat dengan risiko tinggi penularan Covid-19.

"Enggak usah rem darurat, karantina saja kantornya," ucap Trubus, Rabu (22/7).

Menurutnya, akan menjadi masalah yang kompleks terhadap sektor ekonomi jika seluruh perkantoran ditutup seluruhnya untuk sementara waktu. Di samping Pemprov harus menjaga keselamatan warga Jakarta, Pemprov juga dituntut agar perekonomian tidak mati.

Untuk itu, imbuh Trubus, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI segera melakukan pemetaan kantor-kantor yang terdapat kasus konfirmasi positif Covid-19. Jika kantor yang ditutup merupakan jasa pelayanan publik, harus dicari alternatif pelayanan, misalnya saja pelayanan perpanjangan SIM secara daring.

"Jangan juga asal tutup, loh terus pelayanan publiknya gimana? Harus pikirkan itu juga," tuturnya.

Selain itu juga, Trubus meminta agar Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Pusat saling bersinergi dalam menerbitkan aturan hukum kala virus Corona masih belum terkendali. Sebab ia menilai aturan atau kebijakan yang dikeluarkan antara Pemprov dan pemerintah pusat acap kali saling kontradiksi.

Belum lagi aturan Pemprov yang disebut Trubus kerap kali tumpang tindih seperti Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) kemudian digantikan dengan CLM.

"Kemarin SIKM sekarang udah enggak perlu. Masyarakat jadi bingung. Tapi selalu saja masyarakat yang dikejar dan dituntut mengikuti aturan," tandasnya.

Trubus juga mengkritisi peningkatan jumlah kasus di Jakarta seiring dengan masifnya pelacakan kasus oleh Pemprov. Baginya, pernyataan tersebut tidak lain sebagai alibi ketidakmampuan Pemprov mengendalikan virus yang menyerang pernafasan tersebut.

"Itu hanya alibi, kalimat pembenaran karena Pemprov lemah dalam kebijakan preventif," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: