Muhammadiyah-NU Mundur dari Program Organisasi Penggerak, Ini Respons Kemendikbud

Liputan6.com, Jakarta Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Evy Mulyani menyatakan, pihaknya menghargai keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (NU), yang mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP).

"Kami menghormati setiap keputusan peserta. Kemendikbud terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak sesuai komitmen bersama bahwa Program Organisasi Penggerak bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia," ucap Evy, Rabu (22/7/2020).

Menurut Evy, POP adalah sebuah program untuk memberdayakan komunitas pendidikan Indonesia dari mana saja. Tujuannya meningkatkan kualitas belajar anak-anak Indonesia yang fokus pada keterampilan pondasi terpenting untuk masa depan SDM Indonesia, yakni literasi, numerasi, dan karakter.

"Program Organisasi Penggerak merupakan kolaborasi pemerintah dengan komunitas-komunitas pendidikan yang telah berjuang di berbagai pelosok Indonesia. Sebuah perjuangan bersama, gerakan kolaborasi, dan sinergi untuk satu tujuan, anak-anak Indonesia dan kualitas belajar mereka," jelas Evy.

"Anak-anak adalah harapan dan masa depan bangsa Indonesia. Ini adalah sebuah gerakan gotong royong," sambung dia.

Program Organisasi Penggerak, kata Evy juga dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi yang fokus kepada substansi proposal organisasi masyarakat.

"Evaluasi dilakukan lembaga independen, SMERU Research Institute, menggunakan metode evaluasi double blind review dengan kriteria yang sama untuk menjaga netralitas dan independensi. Kemendikbud tidak melakukan intervensi terhadap hasil tim evaluator demi memastikan prinsip imparsialitas," bebernya.

2 dari 2 halaman

Prinsip Transparan

Evy Mulyani menyatakan, Program Organisasi Penggerak dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi yang fokus kepada substansi proposal organisasi masyarakat. Evy menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga independen, bukan dari Kemendikbud sendiri.

"Evaluasi dilakukan lembaga independen, yakni SMERU Research Institute menggunakan metode evaluasi double blind review dengan kriteria yang sama untuk menjaga netralitas dan independensi," kata Evy.

"Kemendikbud tidak intervensi terhadap hasil tim evaluator demi memastikan prinsip imparsialitas," sambung Evy.

Program Organisasi Penggerak, kata Evy merupakan kolaborasi pemerintah dengan komunitas-komunitas pendidikan yang telah berjuang di berbagai pelosok Indonesia. Sebuah perjuangan bersama, gerakan kolaborasi, dan sinergi untuk satu tujuan, yakni anak-anak Indonesia dan kualitas belajar mereka.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana kembali membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah pada Juli 2020. Keputusan tersebut tinggal menunggu keputusan dari pemerintah.