Kemenkumham Dapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

FOTO: Menkumham - DPR Bahas Reformasi Birokrasi hingga Aturan Kenormalan Baru — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan penjelasan kepada Komisi III DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2020). Rapat membahas evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pola manajemen pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan kelima kalinya kementerian yang dinahkodai Yasonna H Laoly mendapat opini WTP.

“Hari ini, saya mewakili Kemenkumham menerima penyerahan laporan penilaian keuangan 2019 dari BPK. Puji Tuhan, Kemenkumham kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Yasonna saat menerima penghargaan di gedung Kemenkumham, Kamis (23/7/2020).

Yasonna berterimakasih kepada jajarannya atas kerja keras mempertahankan opini WTP kelima kali ini. Adapun penghargaan opini WTP ini untuk tahun 2019 yang diserahkan pada 2020. Yasonna berharap jajarannya tak puas diri dengan predikat WTP tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kemenkumham yang betul-betul berkomitmen dan bekerja keras agar laporan keuangan kita tetap mendapatkan opini WTP,” kata dia.

Yasonna juga mengucapkan terima kasih kepada BPK yang terus memberikan bimbingan, pengawasan, dan pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham.

“Terima kasih juga kepada rekan-rekan di BPK atas bimbingan, pengawasan, dan pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham. Kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan uang dan barang milik negara di kementerian kami,” kata dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Dalam dua tahun terakhir, ICW mencatat ada sekitar 23 auditor atau pejabat BPK yang terlibat dalam kasus suap WTP ini.

2 dari 2 halaman

Bukan Hadiah

20151229-Gedung BPK RI-YR — Gedung BPK RI. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto mengatakan, bahwa penghargaan opini WTP diberikan BPK kepada kementerian ataupun lembaga di Indonesia bukanlah sebagai hadiah.

Hendra Susanto menjelaskan, bagi kementerian atau lembaga meraih penghargaan opini WTP dari BPK dikarenakan laporan keuangan dinilai BPK memilki tranparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

“Opini WTP bukan hadiah dari BPK. Tapi dari kerja keras Kemenkumham mengelola keuangan negara transparan,” kata Hendra.

BPK
Organisasi
BPK merupakan singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Lihat Selengkapnya
BPK
Yasonna Laoly
Pejabat
Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM ke-30
Lihat Selengkapnya
Yasonna Laoly
Kemenkumham
WTP
Menkumham Yasonna H Laoly