Ingin Kembali Jadi PNS, Upaya Mantan Jaksa Ini Kandas di Sidang MK

Pada persidangan Rabu (22/7/2020) lalu, seluruh dalil-dalil itu runtuh sebab Mahkamah Konstitusi memutus tidak menerima permohonan pemohon dalam sidang pengucapan putusan.

Menurut Mahkamah, pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai apa yang sebenarnya dimohonkan dan tidak menguraikan lebih lanjut siapa yang akan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

"UU Kejaksaan mengatur bahwa jaksa secara otomatis diberhentikan sebagai PNS apabila yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya. Dengan adanya ketidakjelasan petitum permohonan pemohon berakibat terjadinya inkonsistensi antara posita dengan petitum permohonan. Dalam batas penalaran yang wajar, permohonan demikian menjadi kabur," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Selain karena permohonan kabur, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara fakta yang terjadi, dalam menjalankan tugas, pemohon sebagai seorang jaksa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ternate yang telah berkekuatan hukum tetap.

Enny Nurbaningsih mengatakan jaksa sebagai bagian dari PNS seharusnya memberi teladan dari sisi etik maupun hukum.

Sementara terkait dengan aparatur sipil negara yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 April 2019.

Petikan putusan itu adalah "Jika seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN".

"Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan," tutur Enny Nurbaningsih.

Adapun sebelum mengajukan uji materi Undang-Undang Kejaksaan, Jack Lourens Vellentino juga pernah mengajukan pengujian Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 2015.

Dalam sidang saat itu, mantan jaksa itu mempersoalkan berlakunya Pasal 55 UU Peradilan TUN karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ia juga meminta Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan sela yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Jaksa Agung yang menyatakan pemohon diberhentikan dengan tidak hormat belum kedaluwarsa atau telah lewat 90 hari sepanjang pemohon masih mengajukan upaya-upaya hukum lainnya.

Dengan kata lain, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan sementara pemecatan kepada pemohon, setidaknya sampai sidang pengucapan putusan untuk perkara itu.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan itu untuk seluruhnya dan menilai permohonan tidak beralasan menurut hukum.