Anggota DPR: Putusan PTUN Menangkan Evi Novida Ginting Jadi Preseden Buruk

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan mantan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik bisa menjadi preseden buruk bagi pihak Istana.

Sebab, menurutnya putusan tersebut menunjukkan ada kelemahan di mata hukum dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberhentikan tidak hormat Evi Novida Ginting Manik.

"Sebagai negara hukum jelas bahwa putusan PTUN menganulir dan membatalkan keputusan presiden. Oleh karena itu tentu bagaimanapunini menjadi preseden tidak baik. Sepatutnya presiden sebelum memgambil kebijakan dan memutuskan segala sesuatu seharusnya sangat hati-hati," kata Guspardi saat dikonfirmasi, Senin (27/7/2020).

Politikus PAN ini juga menyoroti tim kepresidenan yang dinilai lemah membantu Jokowi dalam persoalan hukum. Sehingga, kebijakan dan atau keputusan presiden bisa menjadi celah bagi siapa pun untuk menggugat.

"Presiden dalam mengambil kebijakan dan keputusan harus mempelajari secara seksama dalam memutuskan apa pun. Sebab sekarang ini zamannya transparan, siapa pun berhak melakukan upaya hukum," ujarnya Legislator dapil Sumbar 2 ini.

Selain itu, ia mengapresiasi keputusan PTUN yang tidak pandang bulu dalam penegakan supermasi hukum .

"Keputusan presiden saja bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ). Ini bagus dari segi penegakan hukum. Jika ada kebijakan yang berlawananan atau bertentangan dengan hukum maka setiap orang berhak melakukan upaya hukum," pungkas anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

Sebelumnya, gugatan yang diajukan oleh mantan Anggota KPU Evi Novida Ginting terhadap keputusan Presiden Jokowi dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Saksikan video pilihan di bawah ini: