Perludem: Nasib Evi Novida Ginting Tergantung Sikap Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengambulkan gugatan eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting terkait Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU Masa Jabatan 2017-2022 atas nama Evi Novida Ginting Manik, batal.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai terkait nasib posisi Evi tergantung dari sikap Presiden Jokowi selaku pihak tergugat yang memiliki hak mengajukan banding atau menerima putusan PTUN tersebut.

"Banding atau tidak itu terserah presiden. Tapi poin pentingnya, keputusan presiden hanyalah tindak lanjut dari putusan DKPP," ujar Fadli saat dihubungi merdeka.com, Selasa (28/7/2020).

Diketahui perkara gugatan ini terkait Kepres No 34/P Tahun 2020 yang merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No 317-PKE-DKPP/X/2019, pada saat itu memutuskan Evi Novida, telah melakukan pelanggaran etik.

Oleh sebab itu, dia pun menanti sikap yang akan diambil Presiden Jokowi selaku tergugat untuk segera memutuskan sikap terhadap hasil putusan PTUN sebagai penentu nasib Evi Novida Ginting.

"Kalau presiden tidak banding, artinya putusan itu berkekuatan hukum tetap dan segera dilaksanakan. Tetapi kalau presiden banding tentu prosesnya masih berlanjut, dan putusan PTUN Jakarta belum berkekuatan hukum tetap," jelasnya.

Kendati demikian, dia menegaskan terkait putusan PTUN atas perkara Evi, dapat dijadikan titik perbaikan untuk sistem penyelenggara pemilu di Indonesia. Termasuk pelaksanaan Pilkada 2020 yang telah siap dilanjutkan.

"Putusan PTUN ini bisa dijadikan momentum, untuk lembaga penyelenggara pemilu, saling melakukam refleksi, guna perbaikan ke depan. Penting untuk melihat tujuan yang lebih besar, yakni menjaga kinerja dan memperbaiki pola ke depan, untuk KPU, Bawaslu dan DKPP. Apalagi sedang melaksanakan pilkada ditengah pandemi," ungkapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: