Kebijakan Asimilasi Napi Digugat, Yasonna: Itu Sudah Sesuai Ketentuan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, gugatan hukum atas kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana terkait Covid-19 tidak semestinya dilakukan. Sebab aturan tersebut memiliki dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan. 

"Saya melihat tak ada alasan lain bagi penggugat untuk tidak mencabut gugatannya," kata Yasonna dalam keterang pers, Kamis (30/7/2020).

Yasonna mengatakan, kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana berjalan sesuai ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Permenkumham No 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Dia juga menjelaskan penggugat sudah siap berdamai asalkan pihaknya memenuhi syarat yang diajukan.

"Kemudian penggugat menyatakan siap berdamai asalkan kami memenuhi syarat yang mereka ajukan. Padahal, syarat yang diajukan itu memang sudah kami terapkan tanpa diminta sekalipun saat kebijakan asimilasi dan integrasi ini dijalankan," kata Yasonna.

Sebelumnya diketahui sekelompok advokat Kota Solo yang tergabung dalam Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia menggugat Kemenkumham.

Gugatan tersebut terkait kementerian yang dipimpin Yasonna memberikan asimilasi dan integrasi kepada puluhan ribu narapidana sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan rutan/lapas.