Sukses

Menko PMK Minta Penanganan Banjir Luwu Utara Dipercepat

Sementara itu, korban terdampak banjir bandang yang saat ini tinggal di pengungsian akibat rumah rusak ataupun tenggelam akan diberikan bantuan dana sewa rumah.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah segera mempercepat penanganan banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurut dia, upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan BNPB dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

"Mengenai rencana dari tahap-tahap apa yang akan ditempuh, mulai tanggap bencana sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, saya mohon ini betul-betul dimatangkan. Kalau itu bisa dipercepat akan lebih baik," kata Muhadjir dikutip dari keterangan persnya, Minggu (2/8/2020).

Muhadjir ingin pemda segera mengalihkan anggaran pembangunan hunian sementara(huntara) untuk pembangunan hunian tetap (huntap). Rencananya, hunian untuk korban banjir bandang tersebut akan dibangun di lokasi pengungsian Desa Radda Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Sementara itu, korban terdampak banjir bandang yang saat ini tinggal di pengungsian akibat rumah rusak ataupun tenggelam akan diberikan bantuan dana sewa rumah. Muhadjir mengatakan rumah sewa tersebut dapat dijadikan tempat tinggal sementara sambil menunggu proses pembangunan huntap.

"Daripada membuang waktu saya kira bisa langsung dibangun huntap karena lokasi huntara juga sama dengan lokasi huntap yang akan dibangun. Tenaganya tetap tapi pekerjaannya berubah, toh lama atau cepat anggarannya sama saja," jelas dia.

Selain pembangunan huntap, percepatan pembangunan infrastruktur dan fasum di Luwu Utara juga harus diutamakan. Data menunjukkan kerusakan infrastruktur, meliputi Kerusakan jalan sepanjang 51.755 km, jembatan 985 m, irigasi 3 unit, drainase 43.688 m, jaringan transmisi PDAM 2.305 meter, jaringan distribusi PDAM 4.470 meter, sambungan rumah 1.200 meter.

Selain itu, termasuk fasilitas ibadah 25 unit, kantor pemerintahan 10 unit, faskes 3 unit, dan fasilitas pendidikan 25 unit.

"Pembangunan infrastruktur dan fasum harus segera ditangani dan mohon segera didata dan diverifikasi kekurangannya apa saja untuk mempercepat pemulihan. Karena pembangunan infrastruktur ini akan menentukan pembangunan atau pemulihan yang lain," tutur Muhadjir.

2 dari 2 halaman

Gunakan Protokol Kesehatan

Dia mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan secara ketat, terutama di pengungsian. Hal tersebut untuk menjaga agar lokasi pengungsian tidak akan menjadi kluster baru penularan Covid-19.

Muhadjir juga meminta agar pemerintah daerah melalui dinas kesehatan selain memberikan obat dan vitamin. Bahkan, kata dia, dilakukan rapid test Covid-19 pengungsi maupun pengunjung apabila diperlukan.

"Mohon sebelum terjadi ini bisa kita antisipasi. Trauma healing juga agar dipisah jangan terlalu banyak, sebaiknya di luar ruangan karena kita tahu sekarang ini penularan covid banyak terjadi di ruangan tertutup, ber-AC dan kurang ventilasi," ujar Muhadjir.