Sukses


Bamsoet: Laporan Kinerja Lembaga Negara akan dilakukan Secara Virtual Usai Sidang Tahunan

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa laporan kinerja lembaga negara secara langsung kepada masyarakat akan dilakukan secara virtual usai acara Sidang Tahunan MPR.

Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa laporan kinerja lembaga negara secara langsung kepada masyarakat akan dilakukan secara virtual usai acara Sidang Tahunan MPR. Laporan kinerja tersebut bukan laporan kepada MPR melainkan laporan kepada rakyat. MPR hanya memfasilitasi lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja melalui Sidang Tahunan MPR.

"Jadi bukan laporan kepada MPR. Tapi MPR menyiapkan sarana dan prasarana melalui sidang paripurna MPR. Lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya kepada rakyat," kata Bamsoet dalam Media Expert Meeting dengan tema "Sidang Tahunan MPR: Konvensi Ketatanegaraan dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara" di Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2020).

Media Expert Meeting ini dihadiri secara fisik oleh Ketua MPR dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, dan diikuti secara virtual oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Juga hadir Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah dan Kabag Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga, dan Layanan Informasi Budi Muliawan, serta sebanyak 26 perwakilan media (cetak, elektronik, dan online).

Bamsoet mengungkapkan semula dalam Sidang Tahunan MPR ini diharapkan ada nuansa baru yaitu pimpinan lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya. "Kami sudah berkomunikasi dengan hampir seluruh pimpinan lembaga negara mulai dari pimpinan BPK, MK, MA, KY, DPD, dan seterusnya. Dan mereka menyambut baik," katanya.

Namun karena pandemi Covid-19, lanjut Bamsoet, inti laporan kinerja lembaga negara disampaikan oleh presiden sebagai kepala negara seperti Sidang Tahunan MPR sebelumnya. "Kemungkinan besar laporan kinerja lembaga negara yang lengkap akan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan MPR," sebutnya.

Karena itu dalam Sidang Tahunan MPR, Bamsoet meminta kepada Sekretariat Jenderal MPR untuk menyisipkan satu agenda yaitu penyerahan laporan kinerja lembaga negara kepada pimpinan MPR. Laporan kinerja lembaga negara itu nanti dipublikasikan ke masyarakat.

"Kita gunakan teknologi yang sedang tren melalui youtube, streaming, dengan format mobile. Kita datangi pimpinan lembaga negara untuk menyampaikan langsung laporan kinerjanya, lalu direkam. Kemudian disiarkan usai Sidang Tahunan MPR supaya rakyat bisa mendengar laporan kinerja lembaga negara," jelas Bamsoet.

"Mudah-mudahan tahun depan ketika tidak ada lagi pandemi Covid-19 maka kita akan lakukan Sidang Tahunan MPR sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR. Pimpinan lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerja dalam Sidang Tahunan MPR kepada seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.

Sidang Tahunan MPR akan diselenggarakan pada hari Jumat, 14 Agustus 2020. Sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPD, dan Sekretariat Negara sudah melakukan beberapa kali pertemuan, dan merancang pelaksanaan sidang. Sidang dimulai pagi hari dan dilanjutkan pada siang hari. Sidang pagi hari dipimpin Ketua MPR dan sidang siang hari dipimpin Ketua DPR.

Pagi hari adalah Sidang Tahunan MPR dengan agenda penyampaian laporan kinerja lembaga negara dan Sidang Bersama DPR - DPD dengan agenda pidato kenegaraan HUT Kemerdekaan Indonesia. Sidang pada siang hari adalah sidang paripurna DPR dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBN 2021.

"Penyelenggaraan sidang dilakukan dengan protokol Covid-19 secara ketat. Setiap fraksi hanya diwakili beberapa orang. Sidang Tahunan MPR diikuti secara fisik Presiden dan Wakil Presiden, dan ketua lembaga negara. Anggota lainnya mengikuti secara virtual, seperti zoom, youtube, dan streaming," terang Bamsoet.

Dalam Sidang Tahunan MPR, format pimpinan di depan kemungkinan besar hanya untuk Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD. Pimpinan lainnya duduk di barisan depan dengan jarak tertentu sesuai protokol Covid-19.

"Sidang Tahunan MPR kali ini sangat sederhana sama seperti perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia di Istana yang hanya dihadiri oleh enam orang pimpinan lembaga negara saja," kata Bamsoet.

 

(*)