Soal Insentif Rp 600 Ribu Per Bulan, Fitra Ingatkan Kerentanan Masalah Data Pekerja

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sedang mengkaji rencana pemberian insentif berupa tambahan gaji bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Para pekerja itu akan mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan mengingatkan potensi kerentanan dalam program tersebut. Menurut Misbah, potensi permasalahan akan terjadi pada data pekerja yang akan menerima bantuan tersebut.

"Kerentanannya atau potensi masalahnya ada pada data pekerja yang menjadi dasar pemberian bantuan yang akan berbasis data peserta BPJS ketenagakerjaan," kata Misbah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/8/2020).

Pasalnya, menurut Misbah, banyak perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. Sehingga ada potensi banyak pekerja yang mestinya harus menerima tapi justru tidak menjadi sasaran program karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

"Selama ini umum diketahui adanya praktek perusahaan sering melaporkan gaji karyawannya di bawah nilai gaji sebenarnya untuk tujuan mengurangi nilai kewajiban pembayaran iuran BPJS. Artinya ada potensi penerima bantuan ini justru mereka yang pendapatannya sebenarnya sudah tinggi, di atas Rp 5 juta, bukannya mereka yang belum terdaftar di BPJS," katanya khawatir.

Kerentanan lain, lanjut Misbah, adalah yang mendapat dukungan anggaran ini adalah pekerja-pekerja di perusahaan besar yang menurutnya selama ini mengemplang pajak.

"Atau perusahaan yang dengan skema PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) juga mendapat keringanan pajak, dana talangan, dan lain-lain. Jadi untung dobel. Lobi-lobi pengusaha besar juga bisa terjadi agar pekerjanya diprioritaskan mendapat support dana ini," ucapnya.

Mengingat besarnya potensi salah sasaran terkait validitas data tersebut, Misbah meminta pemerintah untuk bisa mencari cara agar mendapatkan data yang lebih mendekati kondisi sebenarnya.

Menurutnya, data kepesertaan BPJS bisa jadi rujukan umum, namun sebaiknya disertai dengan langkah untuk melakukan verifikasi dan validasi ke perusahaan-perusahaan.

"Atau cara lain, membuka peluang bagi perusahaan untuk melaporkan data pekerja mereka yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta," kata Misbah.

"Berdasar data BPJS Ketenagakerjaan jumlah pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta ada 13,8 juta pekerja. Ini yang perlu diverifikasi," sambungnya.

Langkah lain, menurut Misbah adalah dengan membangun komunikasi dengan serikat pekerja atau serikat buruh untuk pendataan atau pengaduan atau pengawasan pekerja yang berhak namun belum masuk daftar penerima.

Berikutnya, harus ada posko pengaduan bagi pekerja formal/informal yang dirugikan, yang seharusnya masuk daftar tapi tidak terdaftar atau sebaliknya.

"Anggaran sebesar Rp 33,1 triliun yang rencananya disediakan sebenarnya relatif kecil, hanya 0,01 persen dari total APBN 2020. Di tengah kebingungan pemerintah melakukan percepatan penyerapan anggaran, program semacam ini bisa menjadi terobosan alternatif, dibanding digunakan untuk perjalanan dinas," pungkas dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: