HEADLINE: Jakarta Masih Pimpin Kasus Tertinggi Covid-19, PSBB Transisi Gagal?

Liputan6.com, Jakarta - Dalam lima hari terakhir, Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi daerah dengan penambahan kasus positif virus corona Covid-19 tertinggi di Indonesia. Secara kumulatif kasus positif, Jakarta juga memimpin.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per Senin (10/8/2020), jumlah kumulatif kasus positif di DKI Jakarta mencapai 26.162 orang. Sementara Jawa Timur berada di peringkat kedua dengan total 25.626 kasus positif.

Jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 sempat didominasi Provinsi Jawa Timur sejak 26 Juni 2020. Saat itu, total kasus positif di Jatim berjumlah 10.901 orang, sementara DKI Jakarta turun di urutan kedua yakni 10.796 kasus positif.

Namun terhitung sejak Jumat 7 Agustus 2020, angka kumulatif kasus Covid-19 di Jakarta kembali menyalip Jawa Timur yang jumlahnya 24.493 orang. Sementara jumlah kumulatif di Jakarta naik menjadi 24.601 setelah ada penambahan 665 kasus baru. Bahkan selama dua hari berturut-turut, Jakarta mengukir rekor penambahan kasus baru positif Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, penambahan kasus positif yang sangat banyak ini lantaran pihaknya gencar melakukan pemeriksaan spesimen (testing) dan pelacakan kontak (tracing).

"Kami menerapkan strategi yang sama dengan pemerintah tingkat pusat, yakni testing, lacak kontak, dan isolasi. kami melakukan testing secara masif melalui dua strategi pendekatan," katanya dalam dialog di Media Center Satgas Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, ditulis Minggu (9/8/2020).

"Ada tracing kontak pada kasus konfirmasi positif Covid-19. Begitu ada kasus positif yang dilaporkan oleh rumah sakit, kami langsung testing kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya yang kontak erat dengan pasien-pasien tadi. Kemudian aktif tracing," sambungnya.

Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono sependapat dengan alasan Pemprov DKI bahwa peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Jakarta salah satunya akibat pemeriksaan yang lebih masif ketimbang daerah lain. 

"Bila pemeriksaan di Jawa Timur juga diperbanyak, ya (jumlahnya) akan banyak. Jadi pemeriksaan di Jawa Timur tidak lebih banyak dari Jakarta," kata Tri kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Namun dia menyoroti pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi yang menurutnya sama seperti tidak ada kebijakan yang diterapkan. Sebab terdapat pembatasan dan pelonggaran sosial dalam waktu yang sama. Dia berharap, kualitas PSBB sama seperti saat pertama kali diterapkan.

"Iya, tapi sekarang tekanan ekonomi juga makin besar, karena masyarakat sudah abai dengan diberikan harapan masa transisi ini, masyarakat makin perlu uang. Jadi harus ada paksaan paling besar untuk melaksanakan PSBB paling benar," tutur Tri.

Namun PSBB yang dimaksud Tri tidak harus dilakukan pada skala provinsi. Apalagi tingkat sebaran kasus di wilayah-wilayah DKI beragam. Menurut dia, PSBB perlu dilakukan di level yang lebih kecil agar kontrol dan pengawasannya bisa maksimal.

"Paling tidak ya jalan keluarnya adalah PSBB yang benar ditingkatkan di RW, kelurahan, atau kecamatan," ucapnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan PSBB Transisi gagal menekan penularan virus corona. Hal itu lantaran pemerintah dinilai lemah melakukan pengawasan, sehingga masyarakat tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"PSBB transisi ini kan membuka sektor-sektor ekonomi, kalau misalnya pembukaan itu disertai penegakan protokol kesehatan yang ketat, saya rasa tidak akan seperti ini. Jadi ini masalahnya pengawasan," kata Trubus kepada Liputan6.com, Senin (10/8/2020).

Hal itu dibuktikan dengan banyaknya klaster penularan Covid-19 dari sektor-sektor yang kembali dibuka pada masa PSBB transisi, seperti perkantoran dan transportasi massal. Menurutnya, pengawasan protokol kesehatan di sektor-sektor tersebut belum maksimal.

"Meskipun kalau kita tanyakan ke pengelola jawabannya sudah dilaksanakan semua ini itu. Tapi dalam praktiknya enggak ada. Mereka tetap mengantre, berjubel di halte-halte, masih nunggu busnya lama. Selama ini kan terjadi penumpukan, nah penularan terjadi di situ," katanya.

Trubus juga menyoroti kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap berdasarkan nomor pelat. Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi memunculkan klaster transportasi publik karena banyaknya masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Karena itu, dia meminta pemerintah lebih meningkatkan pengawasan dan evaluasi terkait penerapan aturan untuk memutus rantai penyebaran virus corona di semua sektor. Pemerintah juga diharapkan melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, sehingga tugas mengatasi Covid-19 bisa menjadi tanggung jawab bersama.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi langkah Pemprov DKI menutup sementara perkantoran yang karyawannya terpapar Covid-19. Menurut dia, lockdown klaster juga sebaiknya diterapkan di tingkat kelurahan hingga RW yang wilayahnya terdapat penularan virus corona.

"Jadi memang perlu lockdown klaster. Kemudian Pemprov DKI harus menggerakkan RT, RW, istilahnya PSM (Peran Serta Masyarakat). Menggerakkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan, forum-forum, dilibatkan semua," ucap Trubus.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: