Jalan Keluar Sebuah Usaha di Tengah Pandemi, Pengusaha Wajib Paham

Liputan6.com, Jakarta - Tak sedikit orang di dunia ‘menyalahkan’ penyebaran virus corona (Covid-19) karena memberikan dampak besar ke perekonomian.

Di balik usaha pemerintah menekan penyebaran Covid-19, para pelaku usaha harus terus mencari solusi agar bisnis tetap berkelanjutan di tengah pandemi.

"Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Produktivitas Ditjen Binalattas pun mengingatkan bahwa ada solusi tepat bagi sektor usaha, agar panjang umur. Salah satunya yaitu dengan produktivitas," kata Menaker Ida Fauziah, Rabu (12/8/2020).

Namun yang harus disadari bahwa produktivitas tidak ada dengan sendirinya. Produktivitas harus dipikirkan, diupayakan dan dilaksanakan oleh semua pihak. Kemnaker menyebut bahwa produktivitas harus dilaksanakan secara fokus, massif, dan berkelanjutan guna memastikan keberlanjutan usaha dalam kondisi apapun.

Saat krisis moneter pada 1998, UMKM menjadi penyelamat ekonomi nasional karena meningkat pendapatannya hingga 350 persen, ketika banyak usaha besar kolaps. Nah bagaimana dengan UMKM di tengah pandemi Covid-19? Ya, UMKM justru sangat terdampak yang mengakibatkan banyak tenaga kerja terpaksa dirumahkan.

Berdasarkan data Kemnaker per 27 Mei 2020, pekerja sektor formal yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 orang. Pekerja sektor formal yang kena PHK 380.221 orang. Sementara pekerja sektor informal terdampak sebanyak 318.959 orang.

Dalam kondisi ini harus ada kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha agar permasalahan yang ada dapat teratasi. Pemerintah memahami kesulitan dunia usaha sehingga pemerintah memberikan stimulus-stimulus untuk mengurangi beban dunia usaha.

Bagi dunia usaha pemerintah di antaranya memberikan keringanan pajak dan kredit untuk dunia usaha. Hal ini bertujuan untuk pemulihan ekonomi dunia usaha dan UMKM. Bagi tenaga kerja sendiri kementerian Ketenagakerjaan menyerahkan bantuan sosial (bansos) sembako Presiden RI kepada pekerja/buruh ter-PHK dan dirumahkan wilayah Jabodetabek serta memiliki program kartu prakerja.

Semula Kartu Prakerja, ditujukan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling). Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah. Sementara re-skilling menyasar pekerja ter-PHK atau berpotensi ter-PHK.

Pembekalan keterampilan ini bertujuan memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi misalnya menjadi wirausaha. Namun Kartu Prakerja akhirnya mengalami perubahan skema untuk merespon dampak Covid-19.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengubah kebijakan Kartu Prakerja untuk mewadahi para karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omzet.

Setelah mendapatkan pelatihan maka produktivitas SDM secara bertahap akan meningkat melalui langkah-langkah untuk berusaha yang di dapatkan dari pelatihan sehingga membentuk budaya produktif untuk bertahan dan berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat dan paska pandemi COVID-19.

Terlepas dari banyaknya orang yang dirumahkan, mampu atau tidaknya sebuah usaha baik UMKM atau perusahaan bertahan, dapat dilihat dari cara mereka mempersiapkan diri dari segala kemungkinan yang ada. Produktivitas perusahaan akan mampu menjawab kebertahanan terhadap masalah ini.

Dengan adanya Covid-19 ini memaksa para pelaku usaha untuk dapat beradaptasi, meski harus berdampingan dengan virus corona. Ya, hidup berdampingan yang kini dikenal dengan sebutan new normal atau kenormalan baru, mengajarkan masyarakat di Tanah Air terutama para pelaku usaha untuk memahami tentang pentingnya produktivitas.

Bagi pelaku usaha produktivitas tak sekadar menjadi hal penting. Tapi sekaligus menjadi jalan keluar bagi keberlangsungan sebuah usaha di tengah pandemi.